Ketua MPR Ingatkan Klaim China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum
Senin, 06 Januari 2020 - 11:16 WIB
Ketua MPR Ingatkan Klaim China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia tegas terhadap manuver dan klaim China atas perairan Natuna. Ia berharap, manuver Kapal penjaga pantai yang mengawal kapal-kapal ikan mereka tidak terulang di kemudian hari.
(Baca juga: Klaim China di Perairan Natuna Ancaman bagi Indonesia)
Pria yang akrab disapa Bamsoet menduga, 'Coast Guard China' selain melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia juga melakukan pencurian ikan sehingga, keberadaan mereka telah merusak hubungan Indonesia - China.
"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut," kata Bamsoet, Senin (6/1/2020).
"Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," sambungnya.
Bamsoet mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia. Untuk itu, pemerintah tak boleh lembek.
Terlebih, lanjut dia, Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna.
"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas Politikus Partai Golkar ini.
Mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna, mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard). Tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, tak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.
"Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadari perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang," jelasnya.
"Karena jika kita lembek dan tak punya kekuatan, negara lain dengan mudahnya akan menginjak harga diri kita. Namun jika kita kuat, negara lain akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia," tambahnya.
(Baca juga: Klaim China di Perairan Natuna Ancaman bagi Indonesia)
Pria yang akrab disapa Bamsoet menduga, 'Coast Guard China' selain melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia juga melakukan pencurian ikan sehingga, keberadaan mereka telah merusak hubungan Indonesia - China.
"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut," kata Bamsoet, Senin (6/1/2020).
"Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," sambungnya.
Bamsoet mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia. Untuk itu, pemerintah tak boleh lembek.
Terlebih, lanjut dia, Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna.
"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas Politikus Partai Golkar ini.
Mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna, mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard). Tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, tak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.
"Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadari perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang," jelasnya.
"Karena jika kita lembek dan tak punya kekuatan, negara lain dengan mudahnya akan menginjak harga diri kita. Namun jika kita kuat, negara lain akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia," tambahnya.
(maf)
