Demokrat Sesalkan Respons Luhut dan Prabowo Soal Klaim China di Natuna
Minggu, 05 Januari 2020 - 11:47 WIB
Demokrat Sesalkan Respons Luhut dan Prabowo Soal Klaim China di Natuna
A
A
A
JAKARTA - Masuknya kapal penjaga pantai China (China Coast Guard) dan kapal pencari ikan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, serta klaim China atas perairan Natuna tersebut sebagai bagian dari wilayahnya menuai reaksi dari pemerintah Indonesia. (Baca juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna)
Atas sikap arogan China itu Fraksi Demokrat DPR mengutuk keras dan meminta Pemerintahan Xin Jingping menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demokrat juga menyayangkan sikap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang memilih mengedepankan diplomasi dan langkah damai. “Saya mengutuk keras atas pernyataan pemerintah China yang menganggap tindakan mereka masuk di Natuna sebagai hal biasa dan merupakan hak serta kepentingan kedaulatan mereka,” kata anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan saat dihubungi, Minggu (5/1/2020). (Baca juga: Wilayah Perairan Natuna Memanas, Indonesia Tambah Pasukan)
Irwan juga menyayangkan sikap kedua menteri yang tampak bersikap pragmatis terkait klaim China atas Natuna itu. Bukan bersikap tegas, tapi mereka justru mengedepankan langkah diplomasi atas arogansi pemerintah China tersebut, lantaran khawatir akan investasi China di Tanah Air. “Saya juga kecewa dengan respons pemerintah Indonesia yang terburu-buru melalui beberapa pejabat kementerian yang terlihat menunjukkan sikap pragmatisme yang tinggi dibanding mengedepankan nasionalisme,” tambah Ketua Umum Relawan Cakra AHY itu.
Seharusnya, sambung legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu, sikap pemimpin bangsa sekarang harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan sejarah bangsa Indonesia yang tidak tunduk pada bangsa lain. Terlebih, hanya karena urusan perut dan investasi.
“Pemimpin pendahulu kita tidak pernah mengajarkan bangsa ini tunduk pada bangsa lain dengan alasan takut tidak makan, miskin, apalagi takut investasi terganggu. Apakah nasionalisme seorang negarawan bisa redup dengan tekanan dan jabatan?,” sesalnya.
Irwan menyarankan agar pemerintah Indonesia memprotes keras ke pemerintah China dan meminta agar jangan sekali-kali mengulanginya karena ini menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia. “Pemerintah China harus ikut aktif menjaga perdamaian dunia dengan menghormati batas wilayah dan tidak mengganggu kedaulatan negara-negara lain,” demikian Irwan.
Sebelumnya, China menyatakan kawasan yang dilewati nelayan serta coast guard negaranya adalah wilayahnya sendiri. Padahal, wilayah 9 Garis Putus-putus (9 Dash Line) yang dibuat dan dikukuhkan oleh United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sejak 1947 itu, merupakan wilayah NKRI.
Atas sikap arogan China itu Fraksi Demokrat DPR mengutuk keras dan meminta Pemerintahan Xin Jingping menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demokrat juga menyayangkan sikap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang memilih mengedepankan diplomasi dan langkah damai. “Saya mengutuk keras atas pernyataan pemerintah China yang menganggap tindakan mereka masuk di Natuna sebagai hal biasa dan merupakan hak serta kepentingan kedaulatan mereka,” kata anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan saat dihubungi, Minggu (5/1/2020). (Baca juga: Wilayah Perairan Natuna Memanas, Indonesia Tambah Pasukan)
Irwan juga menyayangkan sikap kedua menteri yang tampak bersikap pragmatis terkait klaim China atas Natuna itu. Bukan bersikap tegas, tapi mereka justru mengedepankan langkah diplomasi atas arogansi pemerintah China tersebut, lantaran khawatir akan investasi China di Tanah Air. “Saya juga kecewa dengan respons pemerintah Indonesia yang terburu-buru melalui beberapa pejabat kementerian yang terlihat menunjukkan sikap pragmatisme yang tinggi dibanding mengedepankan nasionalisme,” tambah Ketua Umum Relawan Cakra AHY itu.
Seharusnya, sambung legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu, sikap pemimpin bangsa sekarang harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan sejarah bangsa Indonesia yang tidak tunduk pada bangsa lain. Terlebih, hanya karena urusan perut dan investasi.
“Pemimpin pendahulu kita tidak pernah mengajarkan bangsa ini tunduk pada bangsa lain dengan alasan takut tidak makan, miskin, apalagi takut investasi terganggu. Apakah nasionalisme seorang negarawan bisa redup dengan tekanan dan jabatan?,” sesalnya.
Irwan menyarankan agar pemerintah Indonesia memprotes keras ke pemerintah China dan meminta agar jangan sekali-kali mengulanginya karena ini menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia. “Pemerintah China harus ikut aktif menjaga perdamaian dunia dengan menghormati batas wilayah dan tidak mengganggu kedaulatan negara-negara lain,” demikian Irwan.
Sebelumnya, China menyatakan kawasan yang dilewati nelayan serta coast guard negaranya adalah wilayahnya sendiri. Padahal, wilayah 9 Garis Putus-putus (9 Dash Line) yang dibuat dan dikukuhkan oleh United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sejak 1947 itu, merupakan wilayah NKRI.
(cip)
