PP Pemuda Muhammadiyah soal Kasus Jiwasraya: Jangan Dipolitisasi
PP Pemuda Muhammadiyah soal Kasus Jiwasraya: Jangan Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammdiyah Razikin turut menanggapi mencuatnya kasus dugaan korupsi di perusahan asuransi Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.
Ia menegaskan, kasus ini harus diusut tuntas sekaligus menjadi bagian dari upaya keberlanjutan bersih-bersih di BUMN. Kejaksaan Agung harus berani menjerat siapapun yang terlibat dalam korupsi PT Jiwasraya.
”Hal itu menjadi komitmen dari Pak Erick Thohir. Maka sebaiknya polemik serta spekulasi dapat dhindari ketika semua pihak memberikan dukungan terhadap kebijakan bersih-bersih yang sedang dilakukan Pak Erick,” ujar Razikin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/12/2019). (Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Jiwasraya Rugikan Negara Rp13,7 Triliun)
Ia pun menilai pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang mengaitkan adanya keterlibatan perusahan Erick Thohir dalam dugaan korupsi PT Jiwasraya, sangat terlalu prematur dan mengada-ngada.
“Toh proses hukum baru dimulai. Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan, lalu dari mana Andi Arief dapat menyimpulkan seperti itu. Intinya kita serahkan ke proses hukum, jangan dipolitisasi,” tukas mantan Juru Bicara Milenial TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.
Razikin mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian.
”Tentu yang memenuhi ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, terutama ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen,” katanya.
Razikin mendukung langkah Erick Thohir menciptakan BUMN yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness).
Ia menegaskan, kasus ini harus diusut tuntas sekaligus menjadi bagian dari upaya keberlanjutan bersih-bersih di BUMN. Kejaksaan Agung harus berani menjerat siapapun yang terlibat dalam korupsi PT Jiwasraya.
”Hal itu menjadi komitmen dari Pak Erick Thohir. Maka sebaiknya polemik serta spekulasi dapat dhindari ketika semua pihak memberikan dukungan terhadap kebijakan bersih-bersih yang sedang dilakukan Pak Erick,” ujar Razikin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/12/2019). (Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Jiwasraya Rugikan Negara Rp13,7 Triliun)
Ia pun menilai pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang mengaitkan adanya keterlibatan perusahan Erick Thohir dalam dugaan korupsi PT Jiwasraya, sangat terlalu prematur dan mengada-ngada.
“Toh proses hukum baru dimulai. Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan, lalu dari mana Andi Arief dapat menyimpulkan seperti itu. Intinya kita serahkan ke proses hukum, jangan dipolitisasi,” tukas mantan Juru Bicara Milenial TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.
Razikin mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian.
”Tentu yang memenuhi ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, terutama ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen,” katanya.
Razikin mendukung langkah Erick Thohir menciptakan BUMN yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness).
(thm)
Explore More