Mensos Dorong Perbankan Rekrut KPM Graduasi sebagai Nasabah KUR
Mensos Dorong Perbankan Rekrut KPM Graduasi sebagai Nasabah KUR
A
A
A
KUPANG - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tergraduasi merupakan nasabah potensial bagi perbankan. Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong bank-bank milik negara (Himbara), untuk merekrut KPM graduasi sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“KPM yang sudah graduasi merupakan target (nasabah) yang paling aman. Sebab sudah termonitor mengenai konduitenya, termonitor usahanya, datanya juga jelas. Sementara KPM yang kita punya itu puluhan juta, kalau diambil sekian persen saja sudah sekian juta. Sehingga tidak perlu cari (nasabah) yang baru,” kata Mensos dalam kunjungan kerja ke Labuhan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (23/12/2019).
Di Labuhan Bajo, Mensos melakukan kunjungan kerja ke tiga titik lokasi. Yakni kegiatan Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di kantor Bupati Manggarai Barat. Mensos juga meninjau E-Warong milik Kornelis Dagut di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dan berinteraksi dengan pedagang Pasar Batu Cermin, tak jauh dari lokasi E-Warong.
Mensos menyatakan, target penyaluran KUR tahun 2019 cukup besar, yakni Rp190 triliun. Menurutnya, tidak mudah juga bagi perbankan menyalurkan kredit sebesar ini. “Oleh karena itu, kita punya banyak KPM PKH graduasi yang sudah memiliki usaha. Mereka ini bisa langsung ditawari KUR,” kata Mensos.
Ia mendorong Bank-Bank Himbara agar bekerja aktif mencari mantan KPM PKH yang sudah tergraduasi ini. Menurut Mensos, menemukan KPM PKH tergraduasi tidak sulit, karena sudah tersedia banyak jaringan. “Kan ada koordinator regional, koordinator wilayah, atau juga pendamping,” kata Mensos.
Di lain pihak, Mensos meminta kepada pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau walikota untuk berperan menjembatani penyaluran KUR antara perbankan kepada KPM PKH graduasi. “KPM yang graduasi yang berdagang dan perlu modal, bisa kawinkan saja dengan bank. Kasihlah kredit nanti yang sudah graduasi sudah tidak perlu lagi terima bantuan,” katanya.
Mensos memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, terutama di Labuhan Bajo. “Kemiskinan di Manggarai Barat kan masih 18 persen. Ini kan masih jauh di atas rata-rata nasional yang 9,41 persen. Oleh karena itu, dengan berbagai program Kementerian Sosial diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” kata Mensos.
Sebagai daerah super prioritas destinasi wisata, Mensos ingin kunjungan wisata yang meningkat di Labuhan Bajo bisa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka itu, Mensos juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, agar tercipta situasi yang nyaman dan aman bagi wisatawan, termasuk wisatawan asing.
“Pak kapolres saya titip agar keamanan dan ketertiban di lokasi wisata dijamin dengan baik. Kalau ada potensi rawan sesegera mungkin harus ditanggulangi. Bapak-ibu juga harus ikut menjaga ya. Kalau ada turis tolong disambut yang ramah dan baik ya,” kata Mensos.
Pada kesempatan sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyatakan, pada tahun 2019, bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Desember 2019, total senilai Rp1.802.339.813.830.
“Terbesar ke-4, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin besar bansos berarti semakin besar warga pra-sejahtera yang harus dibantu. Namun, di sisi lain ini juga merupakan bentuk perhatian dari Kementerian Sosial, dengan bantuan yang disalurkan,” kata Harry.
Bantuan tersebut mencakup untuk bansos PKH, BPNT, KUBE, RS-Rutilahu dan bansos Sarana Lingkungan. Sementara untuk Kabupaten Manggarai Barat, sampai dengan Desember 2019, senilai total Rp103.185.870.000.
Senada dengan Mensos, Harry berharap, dengan berbagai bantuan ini, kemiskinan di Manggarai Barat bisa segera diatasi. “Berdasarkan data dari BPS per Maret 2019, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mencapai 21,09 persen dan di Kabupaten Manggarai Barat data BPS per September 2018, tingkat kemiskinan sebesar 18,14 persen. Mudah-mudahan dengan berbagai bantuan ini, tingkat kemiskinan bisa segera ditekan,” kata Dirjen Linjamsos.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Linjamsos juga menyampaikan kepada Mensos, KPM PKH yang sudah graduasi dan anak KPM PKH yang berprestasi. Untuk setiap anak KPM PKH yang berprestasi diberikan apresiasi berupa tabungan pelajar BRI senilai Rp1 juta.
Hadir mendampingi Mensos dalam kunjungan kerja ini, Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, para pejabat Eselon 2 terkait, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir pula Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula, dan unsur-unsur pemerintah daerah lainnya.
“KPM yang sudah graduasi merupakan target (nasabah) yang paling aman. Sebab sudah termonitor mengenai konduitenya, termonitor usahanya, datanya juga jelas. Sementara KPM yang kita punya itu puluhan juta, kalau diambil sekian persen saja sudah sekian juta. Sehingga tidak perlu cari (nasabah) yang baru,” kata Mensos dalam kunjungan kerja ke Labuhan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (23/12/2019).
Di Labuhan Bajo, Mensos melakukan kunjungan kerja ke tiga titik lokasi. Yakni kegiatan Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di kantor Bupati Manggarai Barat. Mensos juga meninjau E-Warong milik Kornelis Dagut di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dan berinteraksi dengan pedagang Pasar Batu Cermin, tak jauh dari lokasi E-Warong.
Mensos menyatakan, target penyaluran KUR tahun 2019 cukup besar, yakni Rp190 triliun. Menurutnya, tidak mudah juga bagi perbankan menyalurkan kredit sebesar ini. “Oleh karena itu, kita punya banyak KPM PKH graduasi yang sudah memiliki usaha. Mereka ini bisa langsung ditawari KUR,” kata Mensos.
Ia mendorong Bank-Bank Himbara agar bekerja aktif mencari mantan KPM PKH yang sudah tergraduasi ini. Menurut Mensos, menemukan KPM PKH tergraduasi tidak sulit, karena sudah tersedia banyak jaringan. “Kan ada koordinator regional, koordinator wilayah, atau juga pendamping,” kata Mensos.
Di lain pihak, Mensos meminta kepada pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau walikota untuk berperan menjembatani penyaluran KUR antara perbankan kepada KPM PKH graduasi. “KPM yang graduasi yang berdagang dan perlu modal, bisa kawinkan saja dengan bank. Kasihlah kredit nanti yang sudah graduasi sudah tidak perlu lagi terima bantuan,” katanya.
Mensos memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, terutama di Labuhan Bajo. “Kemiskinan di Manggarai Barat kan masih 18 persen. Ini kan masih jauh di atas rata-rata nasional yang 9,41 persen. Oleh karena itu, dengan berbagai program Kementerian Sosial diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” kata Mensos.
Sebagai daerah super prioritas destinasi wisata, Mensos ingin kunjungan wisata yang meningkat di Labuhan Bajo bisa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka itu, Mensos juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, agar tercipta situasi yang nyaman dan aman bagi wisatawan, termasuk wisatawan asing.
“Pak kapolres saya titip agar keamanan dan ketertiban di lokasi wisata dijamin dengan baik. Kalau ada potensi rawan sesegera mungkin harus ditanggulangi. Bapak-ibu juga harus ikut menjaga ya. Kalau ada turis tolong disambut yang ramah dan baik ya,” kata Mensos.
Pada kesempatan sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyatakan, pada tahun 2019, bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Desember 2019, total senilai Rp1.802.339.813.830.
“Terbesar ke-4, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin besar bansos berarti semakin besar warga pra-sejahtera yang harus dibantu. Namun, di sisi lain ini juga merupakan bentuk perhatian dari Kementerian Sosial, dengan bantuan yang disalurkan,” kata Harry.
Bantuan tersebut mencakup untuk bansos PKH, BPNT, KUBE, RS-Rutilahu dan bansos Sarana Lingkungan. Sementara untuk Kabupaten Manggarai Barat, sampai dengan Desember 2019, senilai total Rp103.185.870.000.
Senada dengan Mensos, Harry berharap, dengan berbagai bantuan ini, kemiskinan di Manggarai Barat bisa segera diatasi. “Berdasarkan data dari BPS per Maret 2019, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mencapai 21,09 persen dan di Kabupaten Manggarai Barat data BPS per September 2018, tingkat kemiskinan sebesar 18,14 persen. Mudah-mudahan dengan berbagai bantuan ini, tingkat kemiskinan bisa segera ditekan,” kata Dirjen Linjamsos.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Linjamsos juga menyampaikan kepada Mensos, KPM PKH yang sudah graduasi dan anak KPM PKH yang berprestasi. Untuk setiap anak KPM PKH yang berprestasi diberikan apresiasi berupa tabungan pelajar BRI senilai Rp1 juta.
Hadir mendampingi Mensos dalam kunjungan kerja ini, Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, para pejabat Eselon 2 terkait, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir pula Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula, dan unsur-unsur pemerintah daerah lainnya.
(atk)
Explore More