DPR Ingin Asesmen UN Petakan Kemampuan Siswa Secara Natural

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud Dikti) Nadiem Makarim memutuskan untuk mengubah sistem Ujian Nasional (UN) dengan metode penilaian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, banyak hal yang menjadi sorotan. Di antaranya, perbedaan asesmen dengan ujian nasional, apa saja yang harus dipersiapkan, serta tanggapan dan rekomendasi atas kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpandangan asesmen tetap perlu untuk menilai sistem pendidikan siswa. Asesmen ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. “Ini sebagai pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Anggaran pendidikan sangat besar, setiap Rupiah harus ada akuntabilitasnya,” kata Hetifah dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Minggu (22/12/2019).
(Baca juga: DPR Minta Mendikbud Serahkan Grand Desain Penghapusan UN)

Namun demikian, Hetifah berpesan paradigmanya harus diubah. Menurutnya, ujian bukan lagi sebagai ajang kompetisi antar-siswa, dan harus terjadi secara natural. “Tidak perlu lagi ada drill-drill menjelang UN, hingga mengorbankan kegiatan lain seperti hobi atau ekskul. Jika begitu, hasil yang sebenarnya tidak terpetakan,” tambahnya. (Baca juga: Mendikbud Diminta Jelaskan Soal Asesmen Kompetensi Pengganti UN)

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, peningkatan kompetensi guru juga harus menjadi prioritas. “Pemerintah harus memberi pembinaan yang intensif. NGO dan komunitas juga dapat membantu dalam peningkatan kapasitas guru,” tandasnya.