Tangkal Radikalisme, Para Dai Muda Diajak Gelorakan Dakwah Positif di Medsos

JAKARTA - Penyebaran paham radikalisme dinilai sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia. Karena itu, upaya menangkal paham radikalisme harus terus disuarakan.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan, seorang dai harus memberikan ikhbar yang baik dan menetapkan nilai-nilai keunggulan islami.

"Dai adalah mandat kekhalifahan yang ada pada diri kita semua. Seorang dai harus menempatkan posisi di ruang terbuka, bukan ruang hampa sesuai dengan kondisi yang ada," tutur Niam saat memberikan sambutan pada Halaqoh Dakwah dan Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI) Award dalam rangka Peringatan Harlah Ke-24 FKDMI di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Dalam kegiatan bertema ”Implementasi Nilai Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda dalam Menangkal Radikalisme dan Intoleransi dalam Dunia Dakwah" tersebut, Asrorun Niam mengatakan bahwa dalam menangkal radikalisme, para dai muda perlu menggelorakan dakwah yang positif, termasuk dengan memanfaatkan media sosial (medsos).

“Memberikan gambaran yang positif adalah hal yang wajib dilakukan oleh kalangan dai muda, di FKDMI khususnya dan pemuda seluruh Indonesia pada umumnya," tutur Asrorun Niam.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, secara teologi, menata pemikiran untuk menangkal radikalisme bukan hanya berteriak di jalanan dan ruang hampa. Akan tetapi, lebih kepada bagaimana memberikan penjelasan dan pendampingan secara syar’i yang jelas dengan mengarahpada kepentingan dan kebutuhan masyarakat hingga lapisan bawah.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Muhammad Fuad Nasar mengatakan, dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, agama dan negara adalah dua aspek yang saling mengokohkan.

"Agama merupakan fondasi moral bagi keselamatan negara sedangkan kekuasaan negara adalah penjaga supaya agama senantiasa tertanam kuat dalam kehidupan para pemeluknya," tuturnya.

Karena itu, Fuad mengajak semua pihak untuk memahami dan meresapi kembali pemikiran para pendiri Republik ini tentang relasi agama dan negara. Fuad mengatakan, radikalisme berbasis agama bukan satu-satunya ancaman bagi demokrasi dan negara kesatuan di masa datang.

"Di antara masalah yang dihadapi bangsa kita dewasa ini ialah radikalisme berbasis agama. Salah satu strategi menyelamatkan Indonesia dari radikalisme berbasis agama ialah mengembangkan moderasi Islam dan moderasi di kalangan agama-agama lain juga," tukasnya.

Ketua Umum FKDMI Mohammad Nur Huda menambahkan, kondisi bangsa Indonesia yang kian terancam dari paham radikal dan gerakan intoleransi sudah seharusnya dicarikan solusi konkret agar NKRI tetap utuh dan kokoh. "Maka kebutuhan saat ini adalah menguatkan pilar-pilar dakwah dengan narasi nilai-nilai toleransi,” imbuhnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, kata Huda, sebagai dai muda, FKDMI merasa terpanggil untuk turut serta meneguhkan kembali nilai-nilai toleransi dalam rangka melawan gerakan radikalisme dan intoleransi. “Sebab ancaman tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan berdampak pada perpecahan antar umat dan warga negara Indonesia,” ucapnya.

Huda menegaskan bahwa FKDMI tertuntut untuk mengembangkan sistem dakwah yang lebih masif, efisien dan efektif untuk ikut menyelesaikan ancaman radikalisme dan intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Dalam acara tersebut juga diberikan Anugerah FKDMI Award 2019. Salah satunya kepada Asrorun Ni’am Sholeh sebagai Tokoh Penggerak Dai Preneur.

Hadir juga sebagai narasumber Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin, Deputi Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) M Suaib Tahir, Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam KH Luthfi Attamimi, Pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Amiruddin Mahrawi, Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara KH Nuril Arifin Husain, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, dan Founder/CEO Santri Online sekaligus Ketua Umum Yayasan Santri Progresif Abdul Wahab.