Mensos Juliari: PKH Harus Munculkan Ibu-ibu Entrepreneur
Kamis, 19 Desember 2019 - 08:57 WIB
Mensos Juliari: PKH Harus Munculkan Ibu-ibu Entrepreneur
A
A
A
JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Tujuannya diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dari prasejahtera menjadi sejahtera. Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyatakan, bahwa PKH ke depan akan terus didorong untuk bisa menciptakan kemandirian di bidang ekonomi.
“Upaya yang dilakukan adalah melalui intervensi pemerintah, sehingga keluarga-keluarga ini terangkat dari kemiskinan. Yang terpenting adalah kemiskinan bukan menjadi hal yang turun-temurun dalam suatu keluarga. Kita harus memutus rantai kemiskinan itu,” tandas Juliari, kemarin.
Menurut dia, kebijakan program bantuan sosial akan terus didorong untuk memperkuat pemberdayaan. Hal ini juga harus menjadi gerakan sosial untuk mempercepat para penerima manfaat berdaya dan mandiri secara sosial dan ekonomi.
“PKH ke depan harus banyak meluluskan (graduasi), menumbukan kreatifitas ekonomi, memunculkan ibu-ibu entrepreneur yang memiliki dampak sosial di lingkungan terdekatnya dan melahirkan anak-anak berprestasi di berbagai bidang,” paparnya.
Pada gilirannya, lanjut Juliari, PKH dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkontribusi dalam mendorong Indonesia sejahtera. Salah satu pendamping sosial PKH Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Fauzi Rahman mengaku sudah menjadi pendamping sejak 2016.
Penerima PKH atau yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya ada 167 orang. “Hingga Desember 2019 jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri atau yang keluar dari kepesertaan PKH sebanyak 43 orang,” ungkapnya.
Alasan keluar kepesertaan, menurut Fauzi, karena beragam alasan. Ada yang sudah tidak memiliki komponen KPM PKH, ada yang sudah mandiri karena telah berhasil merintis usaha sendiri, ada pula yang secara suka rela mengundurkan diri karena merasa sudah mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
Fauzi mengakui, mendorong KPM untuk keluar dari kepesertaan bukan hal mudah. Dia pun sering kali harus pandai-pandai memutar otak mencari cara agar secara perlahan dapat menanamkan pemahaman bahwa bantuan PKH tidak selamanya akan diberikan pemerintah. “Mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Bantuan ini adalah untuk memotivasi mereka menjadi mandiri,” ujarnya.
“Upaya yang dilakukan adalah melalui intervensi pemerintah, sehingga keluarga-keluarga ini terangkat dari kemiskinan. Yang terpenting adalah kemiskinan bukan menjadi hal yang turun-temurun dalam suatu keluarga. Kita harus memutus rantai kemiskinan itu,” tandas Juliari, kemarin.
Menurut dia, kebijakan program bantuan sosial akan terus didorong untuk memperkuat pemberdayaan. Hal ini juga harus menjadi gerakan sosial untuk mempercepat para penerima manfaat berdaya dan mandiri secara sosial dan ekonomi.
“PKH ke depan harus banyak meluluskan (graduasi), menumbukan kreatifitas ekonomi, memunculkan ibu-ibu entrepreneur yang memiliki dampak sosial di lingkungan terdekatnya dan melahirkan anak-anak berprestasi di berbagai bidang,” paparnya.
Pada gilirannya, lanjut Juliari, PKH dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkontribusi dalam mendorong Indonesia sejahtera. Salah satu pendamping sosial PKH Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Fauzi Rahman mengaku sudah menjadi pendamping sejak 2016.
Penerima PKH atau yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya ada 167 orang. “Hingga Desember 2019 jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri atau yang keluar dari kepesertaan PKH sebanyak 43 orang,” ungkapnya.
Alasan keluar kepesertaan, menurut Fauzi, karena beragam alasan. Ada yang sudah tidak memiliki komponen KPM PKH, ada yang sudah mandiri karena telah berhasil merintis usaha sendiri, ada pula yang secara suka rela mengundurkan diri karena merasa sudah mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
Fauzi mengakui, mendorong KPM untuk keluar dari kepesertaan bukan hal mudah. Dia pun sering kali harus pandai-pandai memutar otak mencari cara agar secara perlahan dapat menanamkan pemahaman bahwa bantuan PKH tidak selamanya akan diberikan pemerintah. “Mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Bantuan ini adalah untuk memotivasi mereka menjadi mandiri,” ujarnya.
(don)
