Oligarki Politik dan Fenomena Aklamasi Pemilihan Ketum Partai Dinilai Ancam Demokrasi
Kamis, 19 Desember 2019 - 06:53 WIB
Oligarki Politik dan Fenomena Aklamasi Pemilihan Ketum Partai Dinilai Ancam Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menganggap peran masyarakat sipil dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Peran tersebut dibutuhkan mengingat fenomena oligarki politik terus meningkat dalam kelembagaan partai politik.
"Sebab kalaau oligarki mendominasi dan menguasai tentu ini akan mengancam demokrasi kita sehingga yang terjadi kemudian bukan kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan kaum olegarki," ujar Haris di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Haris menegaskan, oligarki politik sangat mengancam demokrasi karena hal tersebut tak sesuai dengan semangat dan cita-cita Reformasi 98. Menurutnya, fenomena pemilihan ketua umum partai dengan cara aklamasi memang tak terkait langsung dengan oligarki politik. Namun fenomena aklamasi yang hampir diterapkan di partai politik dikhawatirkan ikut menyuburkan praktik oligarki politik.
"Sebab bagaimanapun penguasaan sumber daya yang dimiliki ketum parpol itu mengancam bukan hanya kehidupan parpol itu sendiri menjadi tidak sehat tapi juga demokrasi kita sehingga yang muncul kemudian adalah poltik dinasti dan lain-lain," pungkasnya.
"Sebab kalaau oligarki mendominasi dan menguasai tentu ini akan mengancam demokrasi kita sehingga yang terjadi kemudian bukan kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan kaum olegarki," ujar Haris di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Haris menegaskan, oligarki politik sangat mengancam demokrasi karena hal tersebut tak sesuai dengan semangat dan cita-cita Reformasi 98. Menurutnya, fenomena pemilihan ketua umum partai dengan cara aklamasi memang tak terkait langsung dengan oligarki politik. Namun fenomena aklamasi yang hampir diterapkan di partai politik dikhawatirkan ikut menyuburkan praktik oligarki politik.
"Sebab bagaimanapun penguasaan sumber daya yang dimiliki ketum parpol itu mengancam bukan hanya kehidupan parpol itu sendiri menjadi tidak sehat tapi juga demokrasi kita sehingga yang muncul kemudian adalah poltik dinasti dan lain-lain," pungkasnya.
(kri)
