Fenomena Dinasti Politik Dinilai Permudah Kartel Politik Bergerak

JAKARTA - Keberadaan partai politik perlu segera dibenahi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk itu, isu mengenai dinasti dan oligarki politik juga perlu menjadi perhatian bersama baik oleh masyarakat sipil maupun para praktisi politik atau elit politik.

"Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul, karena dinasti ini tidak bisa dimasukkan dalam kartel politik. Kartel politik itu terjadi pada 95, sebelumnya itu sebenarnya oligarki," kata Akademisi asal UGM, Kuskridho Ambardi dalam diskusi akhir tahun bertajuk 'Partai Politik dan Kecenderungan Politik Oligarki' di Auditorium Bahtiar Effendy FISIP UIN Jakarta, Tangerang Selatan, Rabu (18/12/2019).

Dodi sapaan akrabnya menganggap, kartel politik perlu dihentikan mengingat, pasca reformasi 98 semangat memperbaiki kualitas demokrasi terus didengungkan. Ia menilai, keberadaan dinasti politik yang sangat diharapkan tidak muncul, malah kehadirannya justru mempermudah kartel politik bergerak.

Menurut Dodi, jika dinasti dan oligarki bermain melalui jalur partai politik, kartel memainkan perannya sendiri. Kartel politik menurutnya, akan memanfaatkan kesempatan melalui dinasti dan oligarki tersebut.

"Kalo melihat dari data temen-temen pemerhati pemilu seperti Perludem dan lain-lain, kecenderungannya dinasti politik itu naik. Paling mudah di partai saja, kita bisa melihat keluarga bisa menempatkan orang-orangnya di suatu daerah. Di banten salah satunya yang masih disorot," pungkasnya.