Evaluasi Sisi Teknis, Prinsipnya Pilkada Langsung Harus Dibenahi
Minggu, 15 Desember 2019 - 18:18 WIB
Evaluasi Sisi Teknis, Prinsipnya Pilkada Langsung Harus Dibenahi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai mekanisme pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Dia mengatakan bahwa alternatif pilkada melalui DPRD bukanlah pilihan yang tepat.
"Evaluasi pilkad dan adanya masukan pilkada melalui DPRD itu membuat memori publik teringat antara tahun 1999-2004. Betapa kepala daerah itu sangat mudah dijatuhkan. Karena kepala daerah pilihan dari DPRD," kata Robert Endi dalam Refleksi Otonomi 2019 dan Arah Perbaikan ke Depan di Bakoel Koffie Cikini, Minggu (15/12/2019).
Dia mengatakan, hubungan antara DPRD dan kepala daerah adalah mandat dan akuntabilitas. Di mana DPRD sebagai pemberi mandat sudah sewajarnya dimintai akuntabilitasnya. Sehingga, dapat dipastikan kepala daerah akan sangat bergantung kepada DPRD.
"Instabilitas daerah penurunan luar biasa. Kalau dia tidak diganggu, ya dia akan jatuh. Hanya ada dua model hubungan waktu itu, satu adalah model yang sifatnya konfliktual. Konflik terus. Atau model hubungan kolutif. Kelihatan damai, tenang tapi sesungguhnya terjadi kolusi. Kita tidak mau dua model itu terjadi lagi karena kembali ke pilihan DPRD," jelasnya.
Padahal dalam demokrasi adalah rakyat harus didengar. Di mana rakyat didengar saat memilih pejabat publik dan mmembuat kebijakan publik. "Hanya dua itu. Nah kalau kemudian duanya itu dihilangkan, terus rakyatnya di mana," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengakui, pilkada langsung memang harus dibenahi. Namun prinsip demokrasi harus dipegang. Sebelumnya Istana menegaskan, tidak akan mengubah sistem pilkada. Di mana pilkada akan tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Jubir Presiden Fadroel Rachman.
Dia mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat dan demokrasi. "Sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998. Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," ungkapnya.
Di kesempatan lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertanyakan, relevansi pilkada langsung yang ada saat ini. Menurutnya meskipun banyak manfaatnya tapi pilkada langsung juga menimbulkan banyak hal negatif. Terutama pilkada langsung saat ini berbiaya tinggi.
"Evaluasi pilkad dan adanya masukan pilkada melalui DPRD itu membuat memori publik teringat antara tahun 1999-2004. Betapa kepala daerah itu sangat mudah dijatuhkan. Karena kepala daerah pilihan dari DPRD," kata Robert Endi dalam Refleksi Otonomi 2019 dan Arah Perbaikan ke Depan di Bakoel Koffie Cikini, Minggu (15/12/2019).
Dia mengatakan, hubungan antara DPRD dan kepala daerah adalah mandat dan akuntabilitas. Di mana DPRD sebagai pemberi mandat sudah sewajarnya dimintai akuntabilitasnya. Sehingga, dapat dipastikan kepala daerah akan sangat bergantung kepada DPRD.
"Instabilitas daerah penurunan luar biasa. Kalau dia tidak diganggu, ya dia akan jatuh. Hanya ada dua model hubungan waktu itu, satu adalah model yang sifatnya konfliktual. Konflik terus. Atau model hubungan kolutif. Kelihatan damai, tenang tapi sesungguhnya terjadi kolusi. Kita tidak mau dua model itu terjadi lagi karena kembali ke pilihan DPRD," jelasnya.
Padahal dalam demokrasi adalah rakyat harus didengar. Di mana rakyat didengar saat memilih pejabat publik dan mmembuat kebijakan publik. "Hanya dua itu. Nah kalau kemudian duanya itu dihilangkan, terus rakyatnya di mana," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengakui, pilkada langsung memang harus dibenahi. Namun prinsip demokrasi harus dipegang. Sebelumnya Istana menegaskan, tidak akan mengubah sistem pilkada. Di mana pilkada akan tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Jubir Presiden Fadroel Rachman.
Dia mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat dan demokrasi. "Sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998. Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," ungkapnya.
Di kesempatan lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertanyakan, relevansi pilkada langsung yang ada saat ini. Menurutnya meskipun banyak manfaatnya tapi pilkada langsung juga menimbulkan banyak hal negatif. Terutama pilkada langsung saat ini berbiaya tinggi.
(maf)
