Lewat Bali Work Plan, ASEAN Perkuat Kerja Sama Lawan Ekstremisme
Jum'at, 13 Desember 2019 - 16:54 WIB
Lewat Bali Work Plan, ASEAN Perkuat Kerja Sama Lawan Ekstremisme
A
A
A
JAKARTA - Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kerja sama penanggulangan ekstremisme atau kekerasan dan radikalisme.
Tidak hanya dengan negara anggota ASEAN, kerja sama juga dijalin bersama badan-badan internasional. Kerja sama itu diwujudkan dalam pertemuan Bali Work Plan 2019-2025 Multi-Sectoral Task Force (MTF) and ASEAN Partners Meeting di The Hilton Nusa Dua Resort, Bali, 11-12 Desember 2019.
“Bali Work Plan adalah upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional, utamanya membicarakan masalah sangat mendasar berkaitan violent extremism dan deradikalisasi. Keterlibatan badan internasional lebih memaksimalkan penanganan violent extremism dan deradikalisasi lintas negara,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius usai menghadiri kegiatan tersebut, Kamis 12 Desember 2019.
Suhardi menjelaskan, violent extremism menjadi masalah yang aktual. Oleh karena itu perlu keterlibatan badan internasional seperti ASEAN USAID Office, UN Misson, Unicef, ILO, IOM, UNOCT, UNODC, UN Women dalam mengatasi persoalan ini.
Melalui forum Bali Work Plan, kata dia, sinergi dan langkah-langkah disusun dalam rangka menangani violent extremism.
Suhardi menilai sinergi ini sangat penting. Untuk menangani violent extremism, kata dia, Indonesia tidak bisa memecahkan masalah sendiri. “Kita butuh teman, butuh organisasi yang bisa sama-sama menata, memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya negara, tetapi juga organsiasi internasional termasuk civil society. Peran mereka sangat penting karena mereka lebih tahu yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sangat membantu,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Menurut dia, sinergi antarnegara dan badan internasional juga sebagai langkah dalam mengantisipasi globalisasi yang sangat cepat.
“Kalau masalahnya enggak bisa kita selesaikan dengan cepat, itu akan menambah masalah baru. Hasil forum ini akan langsung disinergikan dalam pelaksanaan penanganan violent extremism, baik Indonesia maupun organisasi internasional, termasuk pendanaan masing-masing,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan, Bali Work Plan 2019-2025 merupakan inisiatif Indonesia melalui pembahasan yang intensif dalam mekanisme SOMTC telah diadopsi pada Pertemuan ke-13 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Thailand, November 2019.
Bali Work Plan merupakan work plan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pilar terbesar di ASEAN di mana penyusunan dan implementasinya melibatkan 20 Badan sektoral, organ, dan entitas ASEAN terkait di bawah tiga pilar ASEAN.
Selain dihadiri oleh para perwakilan dari 10 negara ASEAN SOMTC serta perwakilan dari 20 badan sektoral ASEAN, pertemuan juga dihadiri oleh 10 negara ASEAN Dialog Partners, lima negara ASEAN Development Partners, serta beberapa perwakilan organisasi Internasional dalam naungan Perserikatan BangsaBangsa.
“Pertemuan konsultasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai Bali Work Plan kepada seluruh ASEAN Partners, sekaligus mengajak bersama-sama untuk dapat berkolaborasi dalam implementasinya,” kata Andhika.
Tidak hanya dengan negara anggota ASEAN, kerja sama juga dijalin bersama badan-badan internasional. Kerja sama itu diwujudkan dalam pertemuan Bali Work Plan 2019-2025 Multi-Sectoral Task Force (MTF) and ASEAN Partners Meeting di The Hilton Nusa Dua Resort, Bali, 11-12 Desember 2019.
“Bali Work Plan adalah upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional, utamanya membicarakan masalah sangat mendasar berkaitan violent extremism dan deradikalisasi. Keterlibatan badan internasional lebih memaksimalkan penanganan violent extremism dan deradikalisasi lintas negara,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius usai menghadiri kegiatan tersebut, Kamis 12 Desember 2019.
Suhardi menjelaskan, violent extremism menjadi masalah yang aktual. Oleh karena itu perlu keterlibatan badan internasional seperti ASEAN USAID Office, UN Misson, Unicef, ILO, IOM, UNOCT, UNODC, UN Women dalam mengatasi persoalan ini.
Melalui forum Bali Work Plan, kata dia, sinergi dan langkah-langkah disusun dalam rangka menangani violent extremism.
Suhardi menilai sinergi ini sangat penting. Untuk menangani violent extremism, kata dia, Indonesia tidak bisa memecahkan masalah sendiri. “Kita butuh teman, butuh organisasi yang bisa sama-sama menata, memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya negara, tetapi juga organsiasi internasional termasuk civil society. Peran mereka sangat penting karena mereka lebih tahu yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sangat membantu,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Menurut dia, sinergi antarnegara dan badan internasional juga sebagai langkah dalam mengantisipasi globalisasi yang sangat cepat.
“Kalau masalahnya enggak bisa kita selesaikan dengan cepat, itu akan menambah masalah baru. Hasil forum ini akan langsung disinergikan dalam pelaksanaan penanganan violent extremism, baik Indonesia maupun organisasi internasional, termasuk pendanaan masing-masing,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan, Bali Work Plan 2019-2025 merupakan inisiatif Indonesia melalui pembahasan yang intensif dalam mekanisme SOMTC telah diadopsi pada Pertemuan ke-13 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Thailand, November 2019.
Bali Work Plan merupakan work plan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pilar terbesar di ASEAN di mana penyusunan dan implementasinya melibatkan 20 Badan sektoral, organ, dan entitas ASEAN terkait di bawah tiga pilar ASEAN.
Selain dihadiri oleh para perwakilan dari 10 negara ASEAN SOMTC serta perwakilan dari 20 badan sektoral ASEAN, pertemuan juga dihadiri oleh 10 negara ASEAN Dialog Partners, lima negara ASEAN Development Partners, serta beberapa perwakilan organisasi Internasional dalam naungan Perserikatan BangsaBangsa.
“Pertemuan konsultasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai Bali Work Plan kepada seluruh ASEAN Partners, sekaligus mengajak bersama-sama untuk dapat berkolaborasi dalam implementasinya,” kata Andhika.
(dam)
