Untuk Hadapi Pemilu 2024, Humphrey Djemat Dorong PPP Islah
Untuk Hadapi Pemilu 2024, Humphrey Djemat Dorong PPP Islah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mendorong partai berlambang kakbah itu islah secara bermartabat. Humphrey menilai, islah diperlukan untuk menghadapi Pemilu 2024 agar PPP bisa bertahan dan kuat.
"Islah yang bermartabat dan juga islah yang menyatukan PPP menjadi kuat, bukan islah-islahan. Itu harus kita bedakan," ujar Humphrey dalam diskusi bertajuk Reformasi Partai Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Dirinya menuturkan, kenapa masih ada PPP Muktamar Jakarta yang belum lama ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan 34 DPW, jika sudah terjadi islah. Dirinya mengungkapkan, PPP pecah hingga tingkat bawah, bukan hanya di tingkat elite.
Sehingga kata dia, apa bisa dikatakan sudah terjadi islah jika PPP terpecah hingga tingkat bawah. "Makanya terus terang, saya bilang hasil Pemilu 2019 ini tanpa menyalahkan siapa-siapa, kita jadi bahan instropeksi untuk menyatukan PPP," tuturnya.
Dia mengatakan, turunnya suara PPP karena masih ada konflik internal, sehingga apakah benar terjadi islah di 2016 kalau hasil Pemilu 2019 tidak memuaskan. Dia menambahkan, kalau PPP tidak ada masalah pada Pemilu 2019, bisa jadi parameter bahwa islah sudah terjadi, namun hasil Pemilu tidak memuaskan.
Lebih lanjut dia mengatakan, ke depannya PPP harus lebih menyatu dan saling memperkuat, kalau tidak punya prinsip itu. Sehingga kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Pondok Gede harus mulai mempersiapkan diri untuk melakukan Muktamar bersama.
"Kita harus semua elemen di PPP, baik Mukatamar Jakarta yang saya pimpin, dan Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso, mulai berhubungan dan berkomunikasi serta mulai mempersiapkan diri melakukan Muktamar bersama dan bermartabat," katanya.
Sementara itu, Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro menilai, partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang cukup serius, karena dalam konteks Pileg dan Pilpres, antusiasme dukungan rakyat sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 cenderung fluktuatif dan tidak sama.
Siti berpendapat, dinamika partai kerap diwarnai konflik internal, bahkan ada yang berujung pada "pembelahan" parpol. Dia mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap Parpol karena partai masih mempraktekkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme dan kekerabatan.
Siti melanjutkan, proses pelembagaan partai politik merupakan salah satu agenda penting dalam jangka panjang untuk membangun sistem dan kehidupan kepartaian yang lebih demokratis dan berkualitas ke depan.
"Islah yang bermartabat dan juga islah yang menyatukan PPP menjadi kuat, bukan islah-islahan. Itu harus kita bedakan," ujar Humphrey dalam diskusi bertajuk Reformasi Partai Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Dirinya menuturkan, kenapa masih ada PPP Muktamar Jakarta yang belum lama ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan 34 DPW, jika sudah terjadi islah. Dirinya mengungkapkan, PPP pecah hingga tingkat bawah, bukan hanya di tingkat elite.
Sehingga kata dia, apa bisa dikatakan sudah terjadi islah jika PPP terpecah hingga tingkat bawah. "Makanya terus terang, saya bilang hasil Pemilu 2019 ini tanpa menyalahkan siapa-siapa, kita jadi bahan instropeksi untuk menyatukan PPP," tuturnya.
Dia mengatakan, turunnya suara PPP karena masih ada konflik internal, sehingga apakah benar terjadi islah di 2016 kalau hasil Pemilu 2019 tidak memuaskan. Dia menambahkan, kalau PPP tidak ada masalah pada Pemilu 2019, bisa jadi parameter bahwa islah sudah terjadi, namun hasil Pemilu tidak memuaskan.
Lebih lanjut dia mengatakan, ke depannya PPP harus lebih menyatu dan saling memperkuat, kalau tidak punya prinsip itu. Sehingga kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Pondok Gede harus mulai mempersiapkan diri untuk melakukan Muktamar bersama.
"Kita harus semua elemen di PPP, baik Mukatamar Jakarta yang saya pimpin, dan Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso, mulai berhubungan dan berkomunikasi serta mulai mempersiapkan diri melakukan Muktamar bersama dan bermartabat," katanya.
Sementara itu, Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro menilai, partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang cukup serius, karena dalam konteks Pileg dan Pilpres, antusiasme dukungan rakyat sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 cenderung fluktuatif dan tidak sama.
Siti berpendapat, dinamika partai kerap diwarnai konflik internal, bahkan ada yang berujung pada "pembelahan" parpol. Dia mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap Parpol karena partai masih mempraktekkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme dan kekerabatan.
Siti melanjutkan, proses pelembagaan partai politik merupakan salah satu agenda penting dalam jangka panjang untuk membangun sistem dan kehidupan kepartaian yang lebih demokratis dan berkualitas ke depan.
(maf)
Explore More