Bidik Generasi Milenial dan Zilenial, BKKBN Gandeng Penyuluh KB DKI
Bidik Generasi Milenial dan Zilenial, BKKBN Gandeng Penyuluh KB DKI
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng penyuluh Keluarga Berencana (KB) DKI Jakarta untuk mencapai target yang ditelah ditetapkan.
"Dengan adanya Perjanjian Kinerja bersama penyuluh KB DKI Jakarta diharapkan dapat membantu BKKBN mencapai target pada 2020," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, saat penandatanganan perjanjian kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Provinsi DKI Jakarta di Auditorium BKKBN, Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Selain Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, para pejabat tinggi madya, para pejabat tinggi pratama serta penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta.
Hasto menyebut, capaian target itu antara lain, penurunan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,26 %, lalu peningkatan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 61,78 %, penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 8,6%.
Lalu peningkatan age specific fertility rate usia 15-19 tahun menjadi 25% dan peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menjadi 53,57 dan median usia kawin pertama menjadi 21,9 tahun.
Hasto menilai, terdapat tantangan yang harus dihadapi di antaranya perubahan zaman dan generasi yang berganti. BKKBN yang pernah eksis di era 70-an dan 90-an sudah seharusnya tetap eksis bagi generasi milenial dan zilenial.
"Penyuluh KB/PLKB harus dapat memiliki inovasi dan terobosan serta meningkatkan kemampuan advokasi dan komunikasi yang adaptif untuk dapat menyasar atau membidik generasi millenial dan zillenial, seluruh penyuluh KB harus mendukung adanya rebranding BKKBN dengan menyosialisasikan tagline yang sesuai dengan filosofi rebranding" jelas Hasto.
Selain itu, Hasto mengaku akan membantu penyuluh KB dalam peningkatan karier terutama dalam penetapan angka kredit dan kebutuhan lainnya untuk penigkatan karier seluruh PKB DKI Jakarta.
"Birokrasi harus lebih cepat dan dapat memangkas prosedur-prosedur yang rumit. Silakan manfaatkan BKKBN untuk kebutuhan yang belum terpenuhi. Pejabat tidak boleh mencari uang dari profesinya. Saya sangat butuh sekali belajar bersama para penyuluh KB dan siap hadir pada acara-acara di DKI terkait program-program BKKBN," tuturnya.
"Dengan adanya Perjanjian Kinerja bersama penyuluh KB DKI Jakarta diharapkan dapat membantu BKKBN mencapai target pada 2020," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, saat penandatanganan perjanjian kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Provinsi DKI Jakarta di Auditorium BKKBN, Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Selain Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, para pejabat tinggi madya, para pejabat tinggi pratama serta penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta.
Hasto menyebut, capaian target itu antara lain, penurunan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,26 %, lalu peningkatan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 61,78 %, penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 8,6%.
Lalu peningkatan age specific fertility rate usia 15-19 tahun menjadi 25% dan peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menjadi 53,57 dan median usia kawin pertama menjadi 21,9 tahun.
Hasto menilai, terdapat tantangan yang harus dihadapi di antaranya perubahan zaman dan generasi yang berganti. BKKBN yang pernah eksis di era 70-an dan 90-an sudah seharusnya tetap eksis bagi generasi milenial dan zilenial.
"Penyuluh KB/PLKB harus dapat memiliki inovasi dan terobosan serta meningkatkan kemampuan advokasi dan komunikasi yang adaptif untuk dapat menyasar atau membidik generasi millenial dan zillenial, seluruh penyuluh KB harus mendukung adanya rebranding BKKBN dengan menyosialisasikan tagline yang sesuai dengan filosofi rebranding" jelas Hasto.
Selain itu, Hasto mengaku akan membantu penyuluh KB dalam peningkatan karier terutama dalam penetapan angka kredit dan kebutuhan lainnya untuk penigkatan karier seluruh PKB DKI Jakarta.
"Birokrasi harus lebih cepat dan dapat memangkas prosedur-prosedur yang rumit. Silakan manfaatkan BKKBN untuk kebutuhan yang belum terpenuhi. Pejabat tidak boleh mencari uang dari profesinya. Saya sangat butuh sekali belajar bersama para penyuluh KB dan siap hadir pada acara-acara di DKI terkait program-program BKKBN," tuturnya.
(cip)
Explore More