YLBHI: Kabareskrim Baru Harus Kedepankan Penegakan Hukum Bukan Kekuasaan Politik
Jum'at, 06 Desember 2019 - 17:15 WIB
YLBHI: Kabareskrim Baru Harus Kedepankan Penegakan Hukum Bukan Kekuasaan Politik
A
A
A
JAKARTA - Mantan Kapolda Banten, Irjen Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri yang baru menggantikan Jenderal Idham Azis yang diangkat menjadi Kapolri.
Banyak harapan disematkan masyarakat termasuk kalangan organisasi masyarakat sipil kepada mantan ajudan Presiden Jokowi itu sebagai Kabareskrim baru.
"Harapan dulu ya mengedepankan hukum bukan kekuasaan atau politik," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/12/2019).
Asfinawati menilai, akhir-akhir ini reformasi di tubuh Polri tampak berhenti. Bahkan, reformasi itu cenderung mundur ke belakang. Salah satunya, kata Asfinawati berkaitan dengan pengabaian berbagai Peraturan Kapolri (Kapolri) yang diabaikan para anggotanya.
"Salah satunya Perkap (tentang) HAM tahun 2009," kata Perempuan yang akrab disapa Asfin ini.
Di situ, Asfin menduga banyak kriminalisasi kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta berpendapat di muka umum. "Minimnya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dan berulang," tukasnya.
Banyak harapan disematkan masyarakat termasuk kalangan organisasi masyarakat sipil kepada mantan ajudan Presiden Jokowi itu sebagai Kabareskrim baru.
"Harapan dulu ya mengedepankan hukum bukan kekuasaan atau politik," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/12/2019).
Asfinawati menilai, akhir-akhir ini reformasi di tubuh Polri tampak berhenti. Bahkan, reformasi itu cenderung mundur ke belakang. Salah satunya, kata Asfinawati berkaitan dengan pengabaian berbagai Peraturan Kapolri (Kapolri) yang diabaikan para anggotanya.
"Salah satunya Perkap (tentang) HAM tahun 2009," kata Perempuan yang akrab disapa Asfin ini.
Di situ, Asfin menduga banyak kriminalisasi kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta berpendapat di muka umum. "Minimnya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dan berulang," tukasnya.
(pur)
