Survei Parameter Politik Indonesia, 50,3% Anggap Ormas Islam Bukan Ancaman
Survei Parameter Politik Indonesia, 50,3% Anggap Ormas Islam Bukan Ancaman
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkapkan bahwa dari 1.000 reponden survei yang dilakukan oleh pihaknya, sebanyak 50,3% tidak setuju kelompok Islam seperti gerakan 212, FPI, hingga GNPF Ulama menjadi ancaman.
"Jadi kalau dilihat rata-rata dari persepsi publik saat kita melakukan survei, gerakan yang dianggap kanan, gerakan yang dianggap fundamental selama ini itu belum dianggap sebagai ancaman dari stabilitas demokrasi. Angkanya cukup signifikan 50,3 persen," ujar Adi di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Lalu hanya 19,6% yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok kanan itu bagian dari sebuah ancaman. Serta sisanya 30,1% tidak menjawab. (Baca juga: Hasil Survei, 81% Responden Anggap Pancasila dan Agama Sama Penting )
Namun menarikanya, kata Adi, sebanyak 32,5% responden mendukung aksi yang dilakukan oleh kelompok atau ormas Islam itu. Berbeda tipis, sebanyak 33,6% tidak mendukung jika ormas atau kelompok Islam itu melakukan aksi.
"Ini terbelah tipis sebenarnya. Satu sisi mengatakan bahwa Islam yang diangggap fundamental selama ini bukan dianggap sebagai ancaman dari demokrasi, tapi pada saat bersamaan ketika kelompok ini ingin melakukan aksi demonstrasi reuni dan seterusnya, kecenderungan masyarakat 33,6 persen tidak terlampau mendukung," jelasnya.
Menurut Adi, memang seharusnya kelompok Islam tidak perlu lagi melakukan aksi karena pemilu sudah usai dan demi menjaga stabilitas keamanan negara. Tak hanya itu, lanjut dia, dalam hasil survei ini bahwa gerakan semisal 212 itu bukan ancaman bagi demokrasi. Namun jika sudah berubah menjadi gerakan massa, relatif banyak yang tidak setuju.
"Dan uniknya, yang mendukung gerakan aksi Islam ini mengalir dari masyarakat kota, usianya muda, pendidikan tinggi, memiliki medsos, beragama Islam, dan mengaku mendukung Prabowo dan Sandi. Jadi ini in line seakan-akan bahwa bekas dari pilpres itu belum sepenuhnya usai," tuturnya. (Baca juga: Tito Sebut Visi Misi FPI Masih Penegakan Khilafah Islamiyah )
Dalam survei ini pengambilan data dilakukan pada tanggal 5-12 Oktober 2019, dengan sampel yang digunakan sebanyak 1.000 responden. Diambil dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dengan margin of error sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
"Jadi kalau dilihat rata-rata dari persepsi publik saat kita melakukan survei, gerakan yang dianggap kanan, gerakan yang dianggap fundamental selama ini itu belum dianggap sebagai ancaman dari stabilitas demokrasi. Angkanya cukup signifikan 50,3 persen," ujar Adi di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Lalu hanya 19,6% yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok kanan itu bagian dari sebuah ancaman. Serta sisanya 30,1% tidak menjawab. (Baca juga: Hasil Survei, 81% Responden Anggap Pancasila dan Agama Sama Penting )
Namun menarikanya, kata Adi, sebanyak 32,5% responden mendukung aksi yang dilakukan oleh kelompok atau ormas Islam itu. Berbeda tipis, sebanyak 33,6% tidak mendukung jika ormas atau kelompok Islam itu melakukan aksi.
"Ini terbelah tipis sebenarnya. Satu sisi mengatakan bahwa Islam yang diangggap fundamental selama ini bukan dianggap sebagai ancaman dari demokrasi, tapi pada saat bersamaan ketika kelompok ini ingin melakukan aksi demonstrasi reuni dan seterusnya, kecenderungan masyarakat 33,6 persen tidak terlampau mendukung," jelasnya.
Menurut Adi, memang seharusnya kelompok Islam tidak perlu lagi melakukan aksi karena pemilu sudah usai dan demi menjaga stabilitas keamanan negara. Tak hanya itu, lanjut dia, dalam hasil survei ini bahwa gerakan semisal 212 itu bukan ancaman bagi demokrasi. Namun jika sudah berubah menjadi gerakan massa, relatif banyak yang tidak setuju.
"Dan uniknya, yang mendukung gerakan aksi Islam ini mengalir dari masyarakat kota, usianya muda, pendidikan tinggi, memiliki medsos, beragama Islam, dan mengaku mendukung Prabowo dan Sandi. Jadi ini in line seakan-akan bahwa bekas dari pilpres itu belum sepenuhnya usai," tuturnya. (Baca juga: Tito Sebut Visi Misi FPI Masih Penegakan Khilafah Islamiyah )
Dalam survei ini pengambilan data dilakukan pada tanggal 5-12 Oktober 2019, dengan sampel yang digunakan sebanyak 1.000 responden. Diambil dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dengan margin of error sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
(kri)
Explore More