Stafsus Milenial, Pengamat: Akomodasi Politik sebagai Bonus Demografi
Jum'at, 22 November 2019 - 08:06 WIB
Stafsus Milenial, Pengamat: Akomodasi Politik sebagai Bonus Demografi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengenalkan tujuh staf khusus yang berasal dari kalangan milenial di Istana Negara, kemarin. Langkah Jokowi mengenalkan para stafsusnya itu dinilai terbilang untuk pertama kalinya dilakukan sejak periode pertama pemerintahannya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, pesan politik yang ingin ditunjukkan Jokowi adalah akomodasi politik terhadap milenial sebagai bonus demografi yang terjadi saat ini.
Menurutnya, ledakan anak muda cukup luar biasa saat ini yang harus diberikan kesempatan untuk mengabdi pada negara. "Pesannya sederhana agakr politik tak didominasi kalangan senior tua yang orangnya itu-itu saja," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (22/11/2019).
Di sisi lain kata Adi, langkah Jokowi ini sebagai ajang pertaruhan milenial untuk membuktikan jika mereka bisa berbuat banyak untuk membantu memajukan bangsa. Dalam hal ini, Jokowi bisa disebut ingin memberikan panggung politik ke anak muda.
"Kalau kerjanya baik tentu akan dapat respons positif. Namun sebaliknya kalau kinerjanya buruk publik pasti negatif," katanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, pesan politik yang ingin ditunjukkan Jokowi adalah akomodasi politik terhadap milenial sebagai bonus demografi yang terjadi saat ini.
Menurutnya, ledakan anak muda cukup luar biasa saat ini yang harus diberikan kesempatan untuk mengabdi pada negara. "Pesannya sederhana agakr politik tak didominasi kalangan senior tua yang orangnya itu-itu saja," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (22/11/2019).
Di sisi lain kata Adi, langkah Jokowi ini sebagai ajang pertaruhan milenial untuk membuktikan jika mereka bisa berbuat banyak untuk membantu memajukan bangsa. Dalam hal ini, Jokowi bisa disebut ingin memberikan panggung politik ke anak muda.
"Kalau kerjanya baik tentu akan dapat respons positif. Namun sebaliknya kalau kinerjanya buruk publik pasti negatif," katanya.
(maf)
