BNPT Tegaskan Kasus Habib Rizieq Bukan Soal Terorisme
Kamis, 21 November 2019 - 17:39 WIB
BNPT Tegaskan Kasus Habib Rizieq Bukan Soal Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Nama Habib Rizieq Shihab (HRS) yang saat ini berada di Arab Saudi muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Nama Habib Rizieq dibahas setelah salah seorang anggota Komisi III DPR mempertanyakan tentang kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu kepada BNPT.
Menanggapi pertanyaan itu, BNPT menegaskan kasus Habib Rizieq bukan tugas dan kewenangan BNPT karena bukan terkait kasus terorisme. (Baca juga: Habib Rizieq Ngaku Dicekal, Begini Reaksi Menhan Prabowo )
Kepala BNPT Suhardi Alius menjelaskan, dalam pandangan BNPT, persoalan Habib Rizieq bukan merupakan bagian dari kewenangan BNPT karena bukan merupakan kasus terorisme.
Dia menjelaskan, kasus status Habib Rizieq bukan merupakan bagian dari kewenangan BNPT karena bukan merupakan kasus terorisme.
“Penjelasannya bapak, BNPT memandang kasus status Habib Rizieq ini bahwa kasusnya bukan merupakan bagian dari keimigrasian dan bukan kasus terorisme,” tutur Kepala BNPT Suhardi Alius di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Karena itu, dia melanjutkan, bukan kewenangan dari BNPT untuk menanggapi masalah terkait dengan HRS itu. “Jadi bukan kewenangan BNPT untuk menanggapi masalah tersebut,” lanjutnya.
Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan BNPT pekan lalu, Anggota Komisi III DPR Santoso mempertanyakan kepada BNPT terkait dengan status Habib Rizieq yang terkait dengan terorisme sebagaimana unggahan yang viral di media sosial (medsos).
“Selanjutnya, terkait dengan terorisme, sebetulnya status Habib Rizieq itu seperti apa yang sedang viral di media sosial dan bagaimana pemutusan terhadap akun-akun yang terorisme atau radikalisme yang tidak sesuai dengan UUD 1945, mengapa kita tidak berani,” tuturnya.
Nama Habib Rizieq dibahas setelah salah seorang anggota Komisi III DPR mempertanyakan tentang kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu kepada BNPT.
Menanggapi pertanyaan itu, BNPT menegaskan kasus Habib Rizieq bukan tugas dan kewenangan BNPT karena bukan terkait kasus terorisme. (Baca juga: Habib Rizieq Ngaku Dicekal, Begini Reaksi Menhan Prabowo )
Kepala BNPT Suhardi Alius menjelaskan, dalam pandangan BNPT, persoalan Habib Rizieq bukan merupakan bagian dari kewenangan BNPT karena bukan merupakan kasus terorisme.
Dia menjelaskan, kasus status Habib Rizieq bukan merupakan bagian dari kewenangan BNPT karena bukan merupakan kasus terorisme.
“Penjelasannya bapak, BNPT memandang kasus status Habib Rizieq ini bahwa kasusnya bukan merupakan bagian dari keimigrasian dan bukan kasus terorisme,” tutur Kepala BNPT Suhardi Alius di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Karena itu, dia melanjutkan, bukan kewenangan dari BNPT untuk menanggapi masalah terkait dengan HRS itu. “Jadi bukan kewenangan BNPT untuk menanggapi masalah tersebut,” lanjutnya.
Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan BNPT pekan lalu, Anggota Komisi III DPR Santoso mempertanyakan kepada BNPT terkait dengan status Habib Rizieq yang terkait dengan terorisme sebagaimana unggahan yang viral di media sosial (medsos).
“Selanjutnya, terkait dengan terorisme, sebetulnya status Habib Rizieq itu seperti apa yang sedang viral di media sosial dan bagaimana pemutusan terhadap akun-akun yang terorisme atau radikalisme yang tidak sesuai dengan UUD 1945, mengapa kita tidak berani,” tuturnya.
(dam)
