PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan
Selasa, 19 November 2019 - 18:32 WIB
PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan
A
A
A
JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 14-15 Desember 2019 mendatang, DPP PPP menegaskan tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Kakbah.
Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kepengurusan DPP PPP hanya satu, yakni yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arsul Sani, serta tercatat sebagai peserta Pemilu 2019 lalu.
”Kami luruskan, kepengurusan di PPP itu satu, tidak ada yang lain. Benar yang dikatakan senior kami Pak Muqowam bahwa kepengurusan DPP PPP itu satu, DPP PPP yang disahkan oleh SK Menkumham dan menang di proses pengadilan sampai tingkat terakhir, dan ikut proses pemilu. Siapa itu, ya bisa dilihat yang kemarin ikut Pemilu itulah yang sah,” tutur Baidowi di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Politikus yang akrab disapa Awiek ini menuturkan, Mukernas pada Desember mendatang pun akan dilaksanakan DPP PPP yang dipimpin Plt Ketum Suharso Manoarfa, dan Arsul Sani selaku sekjen. ”Tidak ada DPP yang lain termasuk turunannya ke bawah,” urainya.
Awiek yang juga menjadi Ketua Panitia Mukernas DPP PPP menegaskan, jika saat ini ada yang mengatakan polemik kepengurusan di DPP PPP belum selesai, hal itu hanya klaim dari beberapa oknum saja.
”Tapi kan kita lihat, Humprey Djemat sudah bertemu Pak Suharso dua kali, itu kan tanda-tanda. Soal kebersamaan kan tidak harus menghidupkan barang yang sudah enggak ada. Tapi oknum-oknumnya kita rangkul. Seperti Pak Suharso bertemu Pak Humprey,” urainya.
Karena itu, pelaksana Muktamar adalah DPP yang sah berdasarkan hukum, termasuk DPW, DPC dan sampai ke bawah. ”Buktinya apa? Ya yang ikut pemilu siapa, yang fraksi di DPR siapa, yang jadi menteri siapa? Begitu saja melihatnya. Kalau orang mengaku-ngaku sebagai DPP, sekjen, enggak usah heran. Di zaman Nabi saja ada nabi palsu, apalagi sekjen. Jadi tidak ada lagi (perpecahan). Dualisme sudah selesai,” tegasnya.
Awiek menyebut pertemuan Suharso dengan Humprey telah sepakat bahwa tidak ada keterbelahan lagi. ”PPP harus diselamatkan. Jangan (bicara) kesepakatan, mereka bertemu saja itu sudah kemajuan luar biasa besar. Yang selama ini dianggap tidak bisa bertemu, ternyata bisa bertemu,” urainya.
Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kepengurusan DPP PPP hanya satu, yakni yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arsul Sani, serta tercatat sebagai peserta Pemilu 2019 lalu.
”Kami luruskan, kepengurusan di PPP itu satu, tidak ada yang lain. Benar yang dikatakan senior kami Pak Muqowam bahwa kepengurusan DPP PPP itu satu, DPP PPP yang disahkan oleh SK Menkumham dan menang di proses pengadilan sampai tingkat terakhir, dan ikut proses pemilu. Siapa itu, ya bisa dilihat yang kemarin ikut Pemilu itulah yang sah,” tutur Baidowi di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Politikus yang akrab disapa Awiek ini menuturkan, Mukernas pada Desember mendatang pun akan dilaksanakan DPP PPP yang dipimpin Plt Ketum Suharso Manoarfa, dan Arsul Sani selaku sekjen. ”Tidak ada DPP yang lain termasuk turunannya ke bawah,” urainya.
Awiek yang juga menjadi Ketua Panitia Mukernas DPP PPP menegaskan, jika saat ini ada yang mengatakan polemik kepengurusan di DPP PPP belum selesai, hal itu hanya klaim dari beberapa oknum saja.
”Tapi kan kita lihat, Humprey Djemat sudah bertemu Pak Suharso dua kali, itu kan tanda-tanda. Soal kebersamaan kan tidak harus menghidupkan barang yang sudah enggak ada. Tapi oknum-oknumnya kita rangkul. Seperti Pak Suharso bertemu Pak Humprey,” urainya.
Karena itu, pelaksana Muktamar adalah DPP yang sah berdasarkan hukum, termasuk DPW, DPC dan sampai ke bawah. ”Buktinya apa? Ya yang ikut pemilu siapa, yang fraksi di DPR siapa, yang jadi menteri siapa? Begitu saja melihatnya. Kalau orang mengaku-ngaku sebagai DPP, sekjen, enggak usah heran. Di zaman Nabi saja ada nabi palsu, apalagi sekjen. Jadi tidak ada lagi (perpecahan). Dualisme sudah selesai,” tegasnya.
Awiek menyebut pertemuan Suharso dengan Humprey telah sepakat bahwa tidak ada keterbelahan lagi. ”PPP harus diselamatkan. Jangan (bicara) kesepakatan, mereka bertemu saja itu sudah kemajuan luar biasa besar. Yang selama ini dianggap tidak bisa bertemu, ternyata bisa bertemu,” urainya.
(cip)
