KLHK Anggarkan Rp2,7 Triliun untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan
KLHK Anggarkan Rp2,7 Triliun untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp2,7 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2019. Dana ini dialokasikan untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206.000 hektare (ha) serta pengembangan kebun bibit dan persemaian.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sejalan dengan prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, dalam rilisnya, kemarin. Menteri Siti mengatakan, sebelum 2019, luasan RHL baru mencapai 23.000 ha. Namun, pada 2019 luasannya naik hampir 10 kali lipat mencapai 206.000 ha.
“Karena itu, kami akan berkeliling Indonesia untuk melakukan observasi ke persemaian, mulai dari persemaian yang disiapkan pemerintah hingga kebun bibit masyarakat. Hal ini karena keberhasilan tumbuh kembang pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Presiden juga menugaskan untuk pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Mengutip satu penelitian, Indonesia perlu menanam 800.000 ha per tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk. Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupa serta pada lokasi ibu kota negara di Kaltim.
Selain itu, pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk. “Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah menegaskan bagi pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk harus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon,” kata dia.
Menteri KLHK memastikan kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Pada areal satu ha persemaian permanen butuh 30 sampai 40 orang tenaga kerja. “Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman. Sementara dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil hutan bukan kayu dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo memastikan bahwa dalam tahun ini tersedia dukungan anggaran cukup besar untuk penanaman pohon dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pemulihan DAS, kegiatan RHL diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sejalan dengan prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, dalam rilisnya, kemarin. Menteri Siti mengatakan, sebelum 2019, luasan RHL baru mencapai 23.000 ha. Namun, pada 2019 luasannya naik hampir 10 kali lipat mencapai 206.000 ha.
“Karena itu, kami akan berkeliling Indonesia untuk melakukan observasi ke persemaian, mulai dari persemaian yang disiapkan pemerintah hingga kebun bibit masyarakat. Hal ini karena keberhasilan tumbuh kembang pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Presiden juga menugaskan untuk pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Mengutip satu penelitian, Indonesia perlu menanam 800.000 ha per tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk. Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupa serta pada lokasi ibu kota negara di Kaltim.
Selain itu, pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk. “Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah menegaskan bagi pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk harus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon,” kata dia.
Menteri KLHK memastikan kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Pada areal satu ha persemaian permanen butuh 30 sampai 40 orang tenaga kerja. “Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman. Sementara dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil hutan bukan kayu dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo memastikan bahwa dalam tahun ini tersedia dukungan anggaran cukup besar untuk penanaman pohon dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pemulihan DAS, kegiatan RHL diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
(don)
Explore More