Musyawarah Mufakat di Munas Golkar Dinilai Tak Berarti Aklamasi

JAKARTA - Prinsip musyawarah mufakat dinilai tidak boleh dipersempit maknanya sebagai aklamasi atau harus tampilnya calon tunggal.

Prinsip musyawarah mufakat juga diharapkan tidak boleh ditabukan dan diposisikan berhadapan dengan pemungutan suara. Musyawarah mufakat juga dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemungutan suara atau voting.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Viktus Murin di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/201) dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.

Menurut Viktus, sebagai partai moderen yang berbasis intelektual, Golkar diharapkan meningkatkan kualitas pencerahan demokrasi kepada publik.

"Partai Golkar sejak pasca reformasi 1998 telah melahirkan paradigma baru. Jangan lagi kita menarik Golkar kembali pada era kegelapan demokrasi seperti di masa rezim Orde Baru," tuturnya. (Baca Juga: Bahas Munas, Petinggi Partai Golkar Kumpul di Ritz Carlton)

Menyinggung kemungkinan dan peluang Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju menjadi calon ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Viktus memastikan Tim Pemenangan Bamsoet optimis dapat menghantar kemenangan Bamsoet di Munas Golkar.

"Saat ini belum Munas, masih Rapimnas. Kami Tim Pemenangan Bamsoet saat ini berkonsentrasi penuh untuk mengikuti kegiatan Rapimnas. Tidak patut kami bicara dukung-mendukung calon ketua umum di dalam forum Rapimnas. Kami tidak mau dinilai oleh publik sebagai pihak yang tidak paham fatsun dan tata krama berorganisasi, yang menyalahgunakan forum Rapimnas untuk kepentingan sempit berkaitan dengan munas," tutur Viktus.