Ahok Jadi Direksi BUMN, PKS: Monggo Saja tapi Harus Konsisten
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tidak mempermasalahkan jika Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok ini dipilih untuk mengisi salah satu pos penting di BUMN.
Menurut Mardani yang terpenting Ahok harus mengikuti peraturan yang ada. "Pertama, komisaris atau direksi BUMN ada aturannya. Menurut saya kalau aturan diikuti, monggo saja," ujar Mardani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). (Baca Juga: Soal Ahok Masuk BUMN, Jokowi: Kita Tahu Kinerjanya)
Namun, Mardani menyinggung bahwa Ahok harus konsisten dan harus memilih jalur mana yang akan diambilnya apakah politik atau non-politik. Sebab, Ahok saat ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Menurut saya kalau berjuang konsisten saja. Kalau mau jalur politik ya di jalur politik, jangan di jalur yang lain. Ini baik buat edukasi publik, etika-etika moralitas-moralitas, kepentingan-kepentingan," tutur Mardani.
Dengan mengikuti aturan main yang ada, kata dia, dapat menghindarkan Ahok dari conflict of interest bagi pihak manapun. "Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," tuturnya.
Sebelumnya, Ahok mengaku ditawari oleh Erick untuk bergabung ke salah satu BUMN. Dia diminta bekerja paling lambat Desember 2019 meski ketetapannya menunggu instruksi dari Erick.
"Saya tidak tahu, mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke Pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 14 November 2019.
Menurut Mardani yang terpenting Ahok harus mengikuti peraturan yang ada. "Pertama, komisaris atau direksi BUMN ada aturannya. Menurut saya kalau aturan diikuti, monggo saja," ujar Mardani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). (Baca Juga: Soal Ahok Masuk BUMN, Jokowi: Kita Tahu Kinerjanya)
Namun, Mardani menyinggung bahwa Ahok harus konsisten dan harus memilih jalur mana yang akan diambilnya apakah politik atau non-politik. Sebab, Ahok saat ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Menurut saya kalau berjuang konsisten saja. Kalau mau jalur politik ya di jalur politik, jangan di jalur yang lain. Ini baik buat edukasi publik, etika-etika moralitas-moralitas, kepentingan-kepentingan," tutur Mardani.
Dengan mengikuti aturan main yang ada, kata dia, dapat menghindarkan Ahok dari conflict of interest bagi pihak manapun. "Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," tuturnya.
Sebelumnya, Ahok mengaku ditawari oleh Erick untuk bergabung ke salah satu BUMN. Dia diminta bekerja paling lambat Desember 2019 meski ketetapannya menunggu instruksi dari Erick.
"Saya tidak tahu, mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke Pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 14 November 2019.
(dam)