Indonesia Persempit Gerak Kelompok Separatis di Kancah Internasional
Selasa, 12 November 2019 - 19:41 WIB
Indonesia Persempit Gerak Kelompok Separatis di Kancah Internasional
A
A
A
JAKARTA - Diplomasi mempertegas kedaulatan Republik Indonesia menjadi salah satu prioritas Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi I DPR.
Selain menuntaskan persoalan batas negara, Kemlu juga akan mempersempit ruang gerak kelompok separatisme di kancah internasional.
“Prioritas ketiga adalah diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Keutuhan wilayah NKRI hal yang tidak dapat ditawar. Ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam menjalankan prioritas ketiga,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Retno memaparkan, pertama, penyelesaian batas negara akan diintensifkan melalui perundingan. Ada beberapa prioritas ke depan yang akan dirundingkan secara intensif oleh Kemlu. Antara lain, untuk wilayah maritim, ZEE (zona ekonomi ekslusif) yang berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia.
“Untuk segmen laut Sulawesi, landas kontinen dan juga ZEE dan juga dengan pulau untuk landas kontinen dan juga ZEE,” katanya.
Kedua, dia melanjutkan, mengurangi ruang gerak kelompok separatis untuk menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme. Melakukan penguatan identitas bangsa melalui kerja sama menyebarkan toleransi kemajemukan demokrasi sebagai identitas bangsa.
“Juga tentunya kerja sama yang terkait dengan counter terorism akan kita perkuat,” ujar Retno.
Terakhir, Retno menjelaskan, pihaknya juga akan meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia, baik di negara kawasan maupun di dunia.
Menurut dia, lima tahun ke depan merupakan tahun yang akan sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Lalu 2020-2022 Indonesia akan duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia akan menjadi ketua Global health and foreign policy, menyelenggarakan Halal Summit dan Indo Pasific Infrastructure and Connectivity Forum di 2020.
“Sementara untuk tahun 2023 di dalam satu tahun Indonesia akan jadi ketua Asean dan sekaligus akan menjadi ketua G-20. Jadi, untuk tahun 2023 akan diplomasi politik luar negeri Indonesia akan cukup sibuk karena kita jadi ketua untuk dua hal, yaitu ketua Asean dan G-20,” tuturnya.
Selain menuntaskan persoalan batas negara, Kemlu juga akan mempersempit ruang gerak kelompok separatisme di kancah internasional.
“Prioritas ketiga adalah diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Keutuhan wilayah NKRI hal yang tidak dapat ditawar. Ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam menjalankan prioritas ketiga,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Retno memaparkan, pertama, penyelesaian batas negara akan diintensifkan melalui perundingan. Ada beberapa prioritas ke depan yang akan dirundingkan secara intensif oleh Kemlu. Antara lain, untuk wilayah maritim, ZEE (zona ekonomi ekslusif) yang berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia.
“Untuk segmen laut Sulawesi, landas kontinen dan juga ZEE dan juga dengan pulau untuk landas kontinen dan juga ZEE,” katanya.
Kedua, dia melanjutkan, mengurangi ruang gerak kelompok separatis untuk menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme. Melakukan penguatan identitas bangsa melalui kerja sama menyebarkan toleransi kemajemukan demokrasi sebagai identitas bangsa.
“Juga tentunya kerja sama yang terkait dengan counter terorism akan kita perkuat,” ujar Retno.
Terakhir, Retno menjelaskan, pihaknya juga akan meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia, baik di negara kawasan maupun di dunia.
Menurut dia, lima tahun ke depan merupakan tahun yang akan sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Lalu 2020-2022 Indonesia akan duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia akan menjadi ketua Global health and foreign policy, menyelenggarakan Halal Summit dan Indo Pasific Infrastructure and Connectivity Forum di 2020.
“Sementara untuk tahun 2023 di dalam satu tahun Indonesia akan jadi ketua Asean dan sekaligus akan menjadi ketua G-20. Jadi, untuk tahun 2023 akan diplomasi politik luar negeri Indonesia akan cukup sibuk karena kita jadi ketua untuk dua hal, yaitu ketua Asean dan G-20,” tuturnya.
(dam)
