Presiden Bentuk Pansel Hakim Konstitusi Pengganti Palguna
Selasa, 12 November 2019 - 17:31 WIB
Presiden Bentuk Pansel Hakim Konstitusi Pengganti Palguna
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk panitia seleksi (pansel) hakim konstitusi. Pansel ini akan mencari pengganti I Dewa Gede Palguna, yang bakal purnatugas 7 Januari 2020.
Pansel tersebut terdiri atas Harjono sebagai ketua. Lalu empat anggota yang terdiri dari Maruarar Siahaan, Sukma Wioletta Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif.
"Presiden sudah membuat keppres kepanitiaan pansel. Dan pansel punya tugas-tugas untuk mengumumkan penerimaan pendaftaran calon hakim," kata Harjono di kantor Sekretariat Negara, Selasa (12/11/2019).
"Mengumumkan pada masyarakat mengenai calon hakim konstitusi yang diajukan presiden, dan menyeleksi nama calon hakim konstitusi yang akan diajukan presiden. Ini tugas yang diberikan kepada pansel," sambungnya.
Harjono mengatakan, Palguna harus diganti. Pasalnya sudah menjadi hakim konstitusi selama dua periode.
"7 Januari nanti sudah 5 tahun jabatannya. Oleh karena itu harus diganti. Maksimal masa jabatan hakim itu dua kali. Bapak Palguna ini dua kali hakim pada saat periode pertama bersama saya waktu itu dan pak maruarar. Dan periode ini habis juga," ungkapnya.
Harjono menjelaskan, pendaftaran akan dibuka pada 18 sampai 30 November ini. Dia berharap, pada 18 Desember mendatang nama calon hakim konstitusi sudah dapat diserahkan kepada presiden.
"Garis besarnya mereka mendaftar semua. Setelah mendaftar akan dites. Tes administrasi dengan tes tertulis kita satukan. Setelah administrasi dan tertulis ada yang tidak lolos. Yang lolos kemudian tes berikutnya wawancara. Di samping juga tes-tes normatif, tes-tes yang standar mengenai kesehatan dan sebagainya dilakukan di tengah-tengah sebelum wawancara," paparnya.
Dia mengungkapkan, tak ada kriteria khusus yang diinginkan presiden. Menurutnya presiden akan memilih nama-nama yang disosdorkan pansel.
"Kita tergantung pada siapa yang mengajukan pendaftaran. Lalu kita lakukan tes-tes, sampai terakhir wawancara. Kemudian kita sodorkan pada Presiden hasil tes, nanti Presiden yang akan menentukan siapa yang dipercaya menduduki hakim MK. Syarat itu pasti, tapi akan tergantung pada mereka siapa yang mendaftar," pungkasnya.
Pansel tersebut terdiri atas Harjono sebagai ketua. Lalu empat anggota yang terdiri dari Maruarar Siahaan, Sukma Wioletta Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif.
"Presiden sudah membuat keppres kepanitiaan pansel. Dan pansel punya tugas-tugas untuk mengumumkan penerimaan pendaftaran calon hakim," kata Harjono di kantor Sekretariat Negara, Selasa (12/11/2019).
"Mengumumkan pada masyarakat mengenai calon hakim konstitusi yang diajukan presiden, dan menyeleksi nama calon hakim konstitusi yang akan diajukan presiden. Ini tugas yang diberikan kepada pansel," sambungnya.
Harjono mengatakan, Palguna harus diganti. Pasalnya sudah menjadi hakim konstitusi selama dua periode.
"7 Januari nanti sudah 5 tahun jabatannya. Oleh karena itu harus diganti. Maksimal masa jabatan hakim itu dua kali. Bapak Palguna ini dua kali hakim pada saat periode pertama bersama saya waktu itu dan pak maruarar. Dan periode ini habis juga," ungkapnya.
Harjono menjelaskan, pendaftaran akan dibuka pada 18 sampai 30 November ini. Dia berharap, pada 18 Desember mendatang nama calon hakim konstitusi sudah dapat diserahkan kepada presiden.
"Garis besarnya mereka mendaftar semua. Setelah mendaftar akan dites. Tes administrasi dengan tes tertulis kita satukan. Setelah administrasi dan tertulis ada yang tidak lolos. Yang lolos kemudian tes berikutnya wawancara. Di samping juga tes-tes normatif, tes-tes yang standar mengenai kesehatan dan sebagainya dilakukan di tengah-tengah sebelum wawancara," paparnya.
Dia mengungkapkan, tak ada kriteria khusus yang diinginkan presiden. Menurutnya presiden akan memilih nama-nama yang disosdorkan pansel.
"Kita tergantung pada siapa yang mengajukan pendaftaran. Lalu kita lakukan tes-tes, sampai terakhir wawancara. Kemudian kita sodorkan pada Presiden hasil tes, nanti Presiden yang akan menentukan siapa yang dipercaya menduduki hakim MK. Syarat itu pasti, tapi akan tergantung pada mereka siapa yang mendaftar," pungkasnya.
(maf)
