Pemilihan Kabareskrim Tidak Boleh Berlarut-larut
Senin, 11 November 2019 - 19:21 WIB
Pemilihan Kabareskrim Tidak Boleh Berlarut-larut
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis didorong segera menunjuk kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) yang hingga kini masih kosong berdasarkan merit system. Pemilihan sosok menduduki jabatan strategis dan prestisius tersebut tidak boleh berlarut-larut.
Peneliti LIPI Sarah Siregar dengan mekanisme merit sistem yang berlaku di tubuh polri seharusnya kapolri tidak perlu waktu lama untuk menentukan calon kabareskrim. Kapolri bisa segera merekomendasikan nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kabareskrim ini menjadi salah satu tangan kanannya kapolri. Saya rasa memang di jabatan itu harus orang-orang terpilih. Saya sih dalam perspektif harus yang profesional dan sesuai dengan jenjang dan jabatan karirnya sebagai mekanisme merit system yang berlaku di Polri,” kata Sarah kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/11/2019).
Sarah memandang jabatan kabareskrim merupakan hak prerogatif kapolri. Lewat merit system dapat diketahui secara pasti siapa sebetulnya yang punya kapasitas duduk di posisi tersebut. “Saya khawatir jika jabatan ini berlarut-larut kosong akan menciptakan polemik yang semakin kuat juga di internal Polri,” ujarnya.
Dia mengingatkan kapolri bahwa sejumlah perwira tinggi saat ini punya ambisi besar terhadap jabatan kabareskrim. Oleh karenanya Sarah mendorong kapolri untuk segera menentukan pilihannya.
“Saya rasa kapolri harus segera menetukan siapa yang duduk di jabatan itu. Tentu dengan rekomendasi dari merit system itu dan saya rasa kapolri punya hak prerogratif dalam menentukan pilihannya,” terangnya.
Sarah juga mendorong Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) aktif berkontribusi memberi informasi mengenai sosok-sosok yang layak dijadikan pertimbangan Kapolri dalam memilih Kabareskrim.
Peneliti LIPI Sarah Siregar dengan mekanisme merit sistem yang berlaku di tubuh polri seharusnya kapolri tidak perlu waktu lama untuk menentukan calon kabareskrim. Kapolri bisa segera merekomendasikan nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kabareskrim ini menjadi salah satu tangan kanannya kapolri. Saya rasa memang di jabatan itu harus orang-orang terpilih. Saya sih dalam perspektif harus yang profesional dan sesuai dengan jenjang dan jabatan karirnya sebagai mekanisme merit system yang berlaku di Polri,” kata Sarah kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/11/2019).
Sarah memandang jabatan kabareskrim merupakan hak prerogatif kapolri. Lewat merit system dapat diketahui secara pasti siapa sebetulnya yang punya kapasitas duduk di posisi tersebut. “Saya khawatir jika jabatan ini berlarut-larut kosong akan menciptakan polemik yang semakin kuat juga di internal Polri,” ujarnya.
Dia mengingatkan kapolri bahwa sejumlah perwira tinggi saat ini punya ambisi besar terhadap jabatan kabareskrim. Oleh karenanya Sarah mendorong kapolri untuk segera menentukan pilihannya.
“Saya rasa kapolri harus segera menetukan siapa yang duduk di jabatan itu. Tentu dengan rekomendasi dari merit system itu dan saya rasa kapolri punya hak prerogratif dalam menentukan pilihannya,” terangnya.
Sarah juga mendorong Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) aktif berkontribusi memberi informasi mengenai sosok-sosok yang layak dijadikan pertimbangan Kapolri dalam memilih Kabareskrim.
(dam)
