Menkes Terawan Janjikan Win-win Solution Iuran BPJS Kesehatan
Kamis, 07 November 2019 - 07:46 WIB
Menkes Terawan Janjikan Win-win Solution Iuran BPJS Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjanjikan sejumlah alternatif untuk masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan, selain kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100%. Mengingat Anggota Komisi IX DPR ngotot agar kebijakan kenaikan iuran ini diganti dengan kebijakan lain.
"Terkait pertanyaan apakah ada usulan lain selain kenaikan iuran? Sebenarnya ini kan sudah ada Perpres-nya (peraturan presiden) jadi nanti mari kita cari jalan keluar bersama agar terjadi win win solution," kata Terawan menjawab tanggapan dan pertanyaan Anggota Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2019.
Adapun solusi yang ditawarkan, Terawan melanjutkan, di antaranya, ada keinginan dari para praktisi untuk melakukan revisi INA CBGs terkait kenaikan harga dan tarif. INA CBGs sendiri adalah rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis.
Kedua, sambung mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan mengkomunikasikan lebih terkait data PBI (penerima bantuan iuran) kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Dan ada wacana bahwa Kemensos akan memasukkan 5 juta peserta baru ke PBI.
"Saya pernah mendengar bahwa Kemensos akan memasukkan 5 juta data baru PBI cuman untjk detailnya saya belum mengetahui kelanjutannya," terang Terawan.
Selain itu, Terawan menambahkan, soal KIS, Kemenkes juga akan melakukan cash flow yang tidak ditanggung BPJS dan puskesmas. Sehingga, akan diberlakukan subsidi pembiayaan kesehatan.
"Agar vaksinasi dasar disitulah Kemenkes sudah harus menanggungnya melalui program distribusi obstructing," terangnya.
"Terkait pertanyaan apakah ada usulan lain selain kenaikan iuran? Sebenarnya ini kan sudah ada Perpres-nya (peraturan presiden) jadi nanti mari kita cari jalan keluar bersama agar terjadi win win solution," kata Terawan menjawab tanggapan dan pertanyaan Anggota Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2019.
Adapun solusi yang ditawarkan, Terawan melanjutkan, di antaranya, ada keinginan dari para praktisi untuk melakukan revisi INA CBGs terkait kenaikan harga dan tarif. INA CBGs sendiri adalah rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis.
Kedua, sambung mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan mengkomunikasikan lebih terkait data PBI (penerima bantuan iuran) kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Dan ada wacana bahwa Kemensos akan memasukkan 5 juta peserta baru ke PBI.
"Saya pernah mendengar bahwa Kemensos akan memasukkan 5 juta data baru PBI cuman untjk detailnya saya belum mengetahui kelanjutannya," terang Terawan.
Selain itu, Terawan menambahkan, soal KIS, Kemenkes juga akan melakukan cash flow yang tidak ditanggung BPJS dan puskesmas. Sehingga, akan diberlakukan subsidi pembiayaan kesehatan.
"Agar vaksinasi dasar disitulah Kemenkes sudah harus menanggungnya melalui program distribusi obstructing," terangnya.
(mhd)
