Formappi: Rencana Bappenas Kucurkan Dana Banpol Upaya Cari Muka ke Parpol
Selasa, 05 November 2019 - 16:02 WIB
Formappi: Rencana Bappenas Kucurkan Dana Banpol Upaya Cari Muka ke Parpol
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Bappenas kembali berencana mengucurkan dana bantuan untuk parpol (Banpol) sekitar Rp6 triliun per tahun. Program bantuan pendanaan parpol tentu bukan program yang baru. Sekarang program itu sudah berjalan dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah Suara sah parpol pada Pemilu 2019 dikalikan Rp1.000 per suara.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan jika Bappenas menyebut angka Rp6 triliun yang disiapkan untuk membantu parpol pada 2023, maka yang baru dari rencana itu hanya terkait jumlahnya saja.
"Jika melihat 'timing' pengucuran dana bantuan versi Bappenas ini, nampak sekali tendensi politiknya," ujar Lucius saat dihubungi SINDOnews, Selasa (5/11/2019).
Lucius menganggap, rencana ini sengaja disampaikan saat ini oleh Bappenas untuk menyenangkan parpol sejak awal. "Bappenas seolah-olah mau mengatakan: Hey Parpol, tenang saja, jelang Pemilu 2024 mendatang, pemerintah akan ngawal kalian bantuan yang gede lho."
Menurut dia, rencana bantuan ini disebut bertendensi politis karena dari maksud dan tujuan dinaikkannya bantuan tersebut tetap saja untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Dua aspek ini memang menjadi fungsi utama parpol yang selama ini merana karena salah satunya terkendala anggaran.
Namun kata Lucius, menjadi tak masuk akal jika untuk memaksimalkan pendidikan politik dan kaderisasi, bantuan signifikan itu baru dikucurkan pada 2023 mendatang. Padahal kaderisasi dan pendidikan politik agar menghasilkan kualitas kader yang baik mestinya dilakukan sejak sekarang.
"Tahun 2023 itu mestinya sudah merupakan waktu untuk memetik hasil dengan mendapatkan kader-kader parpol yang mumpuni untuk diajukan sebagai caleg."
"Jadi timing usulan pengucuran bantuan yang direncanakan Bappenas terkesan sangat politis, untuk menyenangkan parpol, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik dan kader parpol," sambung Lucius.
Di sisi lain, lanjut Lucius, Bappenas juga menyebut peningkatan dana banpol dari APBN dimaksudkan untuk menekan biaya politik yang tinggi. Menurut dia, alasan ini nampak mengada-ada, karena dana bantuan APBN bukan untuk dana politik parpol.
Dana ini, katanya, khusus untuk urusan parpol terkait kepentingan yang lebih luas yakni urusan pendidikan politik dan kaderisasi anggota yang diharapkan menghasilkan calon pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. "Urusan biaya politik tinggi tentu tak bisa diatasi dengan dana bantuan parpol ini," ucapnya.
Lagipula, Lucius menganggap, biaya politik tinggi itu bukan tak bisa diatasi parpol jika mereka bekerja serius mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi pemilu. Biaya politik yang tinggi lebih disebabkan oleh kecenderungan parpol untuk bekerja instan.
Mereka disebutkan Lucius, bergantung pada uang untuk kemenangan dalam kontestasi Pemilu. Padahal kontestasi mestinya harus bergantung pada program dan gagasan-gagasan.
"Jadi saya sih lebih melihat rencana Bappenas ini tak lebih dari sekadar upaya "mencari muka" dengan parpol sejak sekarang agar kebijakan mereka yang lain bisa dengan mudah didukung parpol melalui DPR," pungkasnya.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan jika Bappenas menyebut angka Rp6 triliun yang disiapkan untuk membantu parpol pada 2023, maka yang baru dari rencana itu hanya terkait jumlahnya saja.
"Jika melihat 'timing' pengucuran dana bantuan versi Bappenas ini, nampak sekali tendensi politiknya," ujar Lucius saat dihubungi SINDOnews, Selasa (5/11/2019).
Lucius menganggap, rencana ini sengaja disampaikan saat ini oleh Bappenas untuk menyenangkan parpol sejak awal. "Bappenas seolah-olah mau mengatakan: Hey Parpol, tenang saja, jelang Pemilu 2024 mendatang, pemerintah akan ngawal kalian bantuan yang gede lho."
Menurut dia, rencana bantuan ini disebut bertendensi politis karena dari maksud dan tujuan dinaikkannya bantuan tersebut tetap saja untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Dua aspek ini memang menjadi fungsi utama parpol yang selama ini merana karena salah satunya terkendala anggaran.
Namun kata Lucius, menjadi tak masuk akal jika untuk memaksimalkan pendidikan politik dan kaderisasi, bantuan signifikan itu baru dikucurkan pada 2023 mendatang. Padahal kaderisasi dan pendidikan politik agar menghasilkan kualitas kader yang baik mestinya dilakukan sejak sekarang.
"Tahun 2023 itu mestinya sudah merupakan waktu untuk memetik hasil dengan mendapatkan kader-kader parpol yang mumpuni untuk diajukan sebagai caleg."
"Jadi timing usulan pengucuran bantuan yang direncanakan Bappenas terkesan sangat politis, untuk menyenangkan parpol, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik dan kader parpol," sambung Lucius.
Di sisi lain, lanjut Lucius, Bappenas juga menyebut peningkatan dana banpol dari APBN dimaksudkan untuk menekan biaya politik yang tinggi. Menurut dia, alasan ini nampak mengada-ada, karena dana bantuan APBN bukan untuk dana politik parpol.
Dana ini, katanya, khusus untuk urusan parpol terkait kepentingan yang lebih luas yakni urusan pendidikan politik dan kaderisasi anggota yang diharapkan menghasilkan calon pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. "Urusan biaya politik tinggi tentu tak bisa diatasi dengan dana bantuan parpol ini," ucapnya.
Lagipula, Lucius menganggap, biaya politik tinggi itu bukan tak bisa diatasi parpol jika mereka bekerja serius mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi pemilu. Biaya politik yang tinggi lebih disebabkan oleh kecenderungan parpol untuk bekerja instan.
Mereka disebutkan Lucius, bergantung pada uang untuk kemenangan dalam kontestasi Pemilu. Padahal kontestasi mestinya harus bergantung pada program dan gagasan-gagasan.
"Jadi saya sih lebih melihat rencana Bappenas ini tak lebih dari sekadar upaya "mencari muka" dengan parpol sejak sekarang agar kebijakan mereka yang lain bisa dengan mudah didukung parpol melalui DPR," pungkasnya.
(kri)
