Pagar Nusa: Menteri Agama Jangan Terjebak Urusan Fashion

Senin, 04 November 2019 - 21:39 WIB
Pagar Nusa: Menteri...
Pagar Nusa: Menteri Agama Jangan Terjebak Urusan Fashion
A A A
JAKARTA - Wacana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengenai larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah menjadi kontroversi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) Muchamad Nabil Haroen mengatakan, seharusnya Menag tidak terjebak urusan fashion dalam membicarakan soal radikalisasi.

”Menteri Agama jangan terjebak pada soal fashion. Teman saya juga banyak di NU berjenggot, yang (menggunakan celana-red) cingkrang juga ada. Yang pakai cadar juga ada. Apa mereka harus dianggap radikal? Makanya Menag ini harus agak cerdas sedikit orangnya,” tutur pria yang disapa Gus Nabil ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Gus Nabil yang juga anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, cadar dan celana cingkrang adalah budaya. ”Mungkin budaya di Timur Tengah. Kalau di Indonesia batik lah. Nah, kemudian selama ini yang kita tahu gerakan-gerakan radilkal yang muncul ini kebetulan berpakaian seperti itu. Sehingga, pendapat sebagian masyarakat atau stigma yang tercipta di benak masyarakat, oh yang seperti itu ya radikal, padahal belum tentu,” tuturnya. (Baca juga: Menag Singgung Cadar dan Celana Cingkrang, MPR: Enggak Substansi )

Dia mengatakan seharusnya di tengah situasi seprti sekarang, Menag jangan justru menimbulkan kegaduhan. Namun sebaliknya, harus membantu Presiden Joko Widodo menciptakan kedamaian.

”Contoh kemarin dia ngomong, ‘Saya Menteri Agama Republik Indonesia, tapi bukan Menteri Agama Islam. Enggak perlulah ngomong begitu-begitu. Orang kita suasananya lagi gaduh kok malah ditambah gaduh. Harusnya pembantu-pembantu presiden itu jangan malah menambah gaduh suasana, harusnya malah membantu presiden meredakan suasana,” tuturnya. (Baca juga: Bantah Larang Cadar dan Celana Cingkrang, Menag Ngaku Hanya Rekomendasikan )

Gus Nabil mengatakan, masalah radikalisme itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama.

”Radikalisme dalam agama itu sudah diprediksi sejak zaman Nabi. PR (pekerjaan rumah-red) pemerintah adalah deradikalisasi, urusan NU adalah kontra radikalisme,” katanya.

Jika pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan tindakan supaya radikalisme tidak berkembang maka tugas NU hanyalah melakukan tindakan kontraradikalisme, yakni melakukan hal-hal yang mengimbangi berkembangnya tindakan radikal.

”Kita bersyukur nih Mendagrinya dari polisi, kemudian Menagnya dari militer. Mereka sudah diberi PR presiden untuk mengurus radikalisasi. Maka NU harus kembali ke barak untuk mengurus kaderisasi umat dan konsolidasi jamiyah. Kan selama ini kita kan yang ikut diturun-turunkan,” tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Nilai IKPA Kemenag Meningkat,...
Nilai IKPA Kemenag Meningkat, Sekretaris Itjen Sebut Pengawasan Jadi Kunci
Sekjen Kemenag Bicara...
Sekjen Kemenag Bicara Kemanusiaan dan Lingkungan di Konferensi Islam ASEAN
Kemenag Target PTKI...
Kemenag Target PTKI Tahun Ini Gelar Program Rekognisi Pembelajaran Lampau, Apa Itu?
Capai Target 10 Juta,...
Capai Target 10 Juta, Kemenag Revitalisasi Unit Percetakan Al-Qur'an
PaRD Leadership Meeting...
PaRD Leadership Meeting 2025 Bahas Peran Agama dalam Pembangunan Global
Menag Nasaruddin Minta...
Menag Nasaruddin Minta Itjen Cegah Terjadinya Kebocoran dan Pelanggaran
Berita Terkini
64 PSE Sudah Lapor ke...
64 PSE Sudah Lapor ke Komdigi, Nurul Arifin Berharap Angkanya Terus Meningkat
Harumkan Nama Bangsa,...
Harumkan Nama Bangsa, Kolonel Cpn Jimmy Sirait Raih Gelar Master di US Army War College
Pimpinan Lembaga Antirasuah...
Pimpinan Lembaga Antirasuah Diduga Terseret Kasus MBG, Ini Tanggapan KPK
Rupiah dan IHSG Menguat,...
Rupiah dan IHSG Menguat, SBY: Ada Good News untuk Kita Semua
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Infografis
3 Negara Mayoritas Islam...
3 Negara Mayoritas Islam Terjebak Utang China, Indonesia Tembus Rp326 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved