Peta Koalisi Baru Dinilai Akan Terbentuk Mendekati 2024
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, peta 'koalisi baru' akan berubah jika sudah mendekati pemilu 2024 . Perubahan peta politik tak tergantung pada 'manuver' Partai Nasdem yang telah beraksi menyambangi partai oposisi.
"Karena Jokowi sudah 2 periode dan tak bisa nyalon lagi, maka akan muncul figur-figur baru. Nah para figur atau tokoh baru itu perlu popularitas dan elektabilitas tinggi," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/11/2019).
(Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turut Langgengkan Politik Dinasti)
Ujang menjelaskan, biasanya partai-partai politik akan mendukung tokoh yang probabilitas menangnya cukup besar. Sehingga, Peta politik pasti berubah dan akan mengikuti dinamika politik yang berkembang.
"Saat ini partai-partai masih penjajakan awal dan ingin mengorbitkan tokoh-tokoh yang akan diendorsnya," tutur dia.
Menurut Ujang, soal Nasdem telah berkimunikasi politik dengan PKS dan akan berkomunikasi politik dengan Demokrat dan PAN itu hak Nasdem. Langkah Nasdem itu ditengarahi karena kecewa soal Jaksa Agung yang tidak diberikan ke Nasdem lagi.
Manuver Nasdem, dinilainya hanya awal dari perubahan peta politik baru nanti di 2024. "Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan dipolitik apapun bisa terjadi," ujar Ujang menandaskan.
"Karena Jokowi sudah 2 periode dan tak bisa nyalon lagi, maka akan muncul figur-figur baru. Nah para figur atau tokoh baru itu perlu popularitas dan elektabilitas tinggi," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/11/2019).
(Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turut Langgengkan Politik Dinasti)
Ujang menjelaskan, biasanya partai-partai politik akan mendukung tokoh yang probabilitas menangnya cukup besar. Sehingga, Peta politik pasti berubah dan akan mengikuti dinamika politik yang berkembang.
"Saat ini partai-partai masih penjajakan awal dan ingin mengorbitkan tokoh-tokoh yang akan diendorsnya," tutur dia.
Menurut Ujang, soal Nasdem telah berkimunikasi politik dengan PKS dan akan berkomunikasi politik dengan Demokrat dan PAN itu hak Nasdem. Langkah Nasdem itu ditengarahi karena kecewa soal Jaksa Agung yang tidak diberikan ke Nasdem lagi.
Manuver Nasdem, dinilainya hanya awal dari perubahan peta politik baru nanti di 2024. "Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan dipolitik apapun bisa terjadi," ujar Ujang menandaskan.
(maf)