Mendagri Jajaki Penambahan Provinsi di Papua
Selasa, 29 Oktober 2019 - 19:02 WIB
Mendagri Jajaki Penambahan Provinsi di Papua
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mengkaji penambahan provinsi baru di Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pada dasarnya pemekaran masih dilakukan moratorium. Namun untuk Papua akan ditindaklanjuti karena faktor kekhususan.
“Jadi pemekaran itu prinsipnya Pak Presiden sampaikan moratorium. Tapi mungkin akan ditindaklanjuti karena ada aspirasi dan kekhususan di Papua,” katanya di Kantor Kemendagri, Selasa (29/10/2019)
Tito mengatakan salah satu calon provinsi yang sudah siap adalah Provinsi Papua Selatan. Namun hanya kurang menambah satu kabupaten/kota, karena syarat pemekaran minimal lima kabupaten/kota.
“Tinggal pemekaran Kota Merauke karena harus lima. Sementara (sekarang) baru empat (kabupaten/kota) Mapi, Bopendigul, Asmat, Merauke. Kalau ada Kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir engga ada masalah. Termasuk gubernurnya Pak Lukas Enembe engga masalah,” ungkapnya.
Sementara untuk Papua bagian Tengah masih ada dua aspirasi soal pemekaran yakni dari Mepago dan Lapago. Dimana Mepago terletak di Paniai, sementara Lepago di Wamena Jayawijaya.
“Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah berpusat di Jayawijaya, Wamena. Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Tengah. Papua Tengah meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. itu pusatnya adanya di Timika,” ungkapnya.
Lalu untuk Papua bagian Atas ada dua aspirasi yakni provinsi dengan wilayah Tabi terdiri atas Jayapura, Sarni, Kerom, dan sekitaranya. Sementara usulan lainnya ada di wilayah Sarere terdiri atas Biak, Serui, Waropen.
Mantan Kapolri ini masih mempertanyakan apakah dua aspirasi ini bisa jadikan satu atau tidak. “Yang jadi program sekarang adalah ini yang sisanya di (Papua bagian) Tengah dan Atas. Apakah mungkin ini bisa dibuat 2 provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya jika memungkinkan cukup dimekarkan menjadi tiga provinsi. Namun tentunya harus ada kesepakatan dari Papua sendiri. Jika disepekati, Tito mengatakan akan mem-follow up.
“Tapi kalau seandainya belum sepakat, kalau yang selatan enggak masalah, sudah. Yang Tengah dan Atas ini yang masih tarik-menarik. Apakah aspirasinya dari Papua Tengah ini mau engga sementara dijadikan satu dulu, namanya Papua Pegunungan Tengah. Kalau memang itu disepakati, yang di utara disepakati. Berarti nambahnya dua,” katanya.
“Jadi pemekaran itu prinsipnya Pak Presiden sampaikan moratorium. Tapi mungkin akan ditindaklanjuti karena ada aspirasi dan kekhususan di Papua,” katanya di Kantor Kemendagri, Selasa (29/10/2019)
Tito mengatakan salah satu calon provinsi yang sudah siap adalah Provinsi Papua Selatan. Namun hanya kurang menambah satu kabupaten/kota, karena syarat pemekaran minimal lima kabupaten/kota.
“Tinggal pemekaran Kota Merauke karena harus lima. Sementara (sekarang) baru empat (kabupaten/kota) Mapi, Bopendigul, Asmat, Merauke. Kalau ada Kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir engga ada masalah. Termasuk gubernurnya Pak Lukas Enembe engga masalah,” ungkapnya.
Sementara untuk Papua bagian Tengah masih ada dua aspirasi soal pemekaran yakni dari Mepago dan Lapago. Dimana Mepago terletak di Paniai, sementara Lepago di Wamena Jayawijaya.
“Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah berpusat di Jayawijaya, Wamena. Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Tengah. Papua Tengah meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. itu pusatnya adanya di Timika,” ungkapnya.
Lalu untuk Papua bagian Atas ada dua aspirasi yakni provinsi dengan wilayah Tabi terdiri atas Jayapura, Sarni, Kerom, dan sekitaranya. Sementara usulan lainnya ada di wilayah Sarere terdiri atas Biak, Serui, Waropen.
Mantan Kapolri ini masih mempertanyakan apakah dua aspirasi ini bisa jadikan satu atau tidak. “Yang jadi program sekarang adalah ini yang sisanya di (Papua bagian) Tengah dan Atas. Apakah mungkin ini bisa dibuat 2 provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya jika memungkinkan cukup dimekarkan menjadi tiga provinsi. Namun tentunya harus ada kesepakatan dari Papua sendiri. Jika disepekati, Tito mengatakan akan mem-follow up.
“Tapi kalau seandainya belum sepakat, kalau yang selatan enggak masalah, sudah. Yang Tengah dan Atas ini yang masih tarik-menarik. Apakah aspirasinya dari Papua Tengah ini mau engga sementara dijadikan satu dulu, namanya Papua Pegunungan Tengah. Kalau memang itu disepakati, yang di utara disepakati. Berarti nambahnya dua,” katanya.
(cip)
