Radikalisme Dinilai Tak Selalu Terkait dengan Agama
Senin, 28 Oktober 2019 - 12:32 WIB
Radikalisme Dinilai Tak Selalu Terkait dengan Agama
A
A
A
JAKARTA - Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada agama yang radikal, tetapi cara sebagian orang dalam beragama yang kemudian menyebabkan timbulnya stigma radikal dan ekstrem.
Karena itu, umat beragama selayaknya tidak marah dengan istilah radikalisme, tetapi mestinya marah ketika ajaran agama dibajak untuk tindakan radikal.
Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Waryono Abdul Ghafur mengatakan jika dilihat dari latar belakangnya, radikalisme tidak melulu tentang agama. Ada isu yang diangkat tentang ketidakpuasan terhadap pemerintah dan lain sebagainya.
“Misalnya kasus yang menimba mantan Menko Polhukam Pak Wiranto. Itu kalau saya baca beritanya ya dia (pelaku-red) miskin, rumah saja masih mengontrak, gitu kan. Tapi kemudian dia mengikuti ajaran agama yang tidak relevan buat hidup dia sendiri, secara sosial ekonomi itu yang kemudian mendorong dia begitu,” ujar Waryono di Yogyakarta, Jumat 25 Oktober 2019. (Baca juga: Tikaman Mengerikan Radikalisme )
Kendati demikian, lanjut Waryono, umat beragama selayaknya tidak marah dengan istilah radikalisme. Namun harus marah ketika ajaran agama justru dibajak oleh kelompok-kelompok radikal untuk tindakan radikalisme.
Dia menegaskan manusia juga harus punya semacam komitmen juga. Bukan hanya komitmen keagamaan, tetapi manusia juga harus purya komitmen kemanusiaan.
“Di sini komitmen kemanusiaan, harus lebih banyak dibunyikan, karena akan menjadi argumen utama bahwa sikap radikal yang tidak memanusiakan manusia itu justru atas nama apa pun tetap salah. Di sini kita yang harus marah dan tegas kalau ada yang membajak agama untuk tindakan radikal. Ini yang menurut saya harus dikedepankan oleh siapa pun, terutama tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat,” tuturnya. (Baca juga: Radikalisme Masih Jadi Ancaman Nyata di Indonesia )
Dia mengatakan dalam upaya melawan kelompok-kelompok radikal yang sering menggunakan agama itu ternyata tidak efektif kalau menggunakan jargon Pancasila.
“Untuk melawan jargon-jargon dan narasi mereka tentunya harus kita lawan dengan jargon agama juga. Bahwa agama yang sesungguhnya itu tidak mengajarkan kekerasan seperti itu. Jadi ada semacam counter wacana juga, counter discuss ‘Ini tidak benar seperti itu’ dan ‘agama yang benar mengajarkan kedamaian’, kan seperti itu,” kata mantan Wakil Syuriah Nahdatul Ulama (NU) Kota Yogyakarta tersebut.
Dia menambahkan narasi Pancasila kurang efektif karena kelompok-kelompok radikal sudah sejak awal anti terhadap NKRI dan Pancasila.
“Jadi harus kita jawab dengan jargon agama yang mereka juga pakai agama. Kalau mereka itu sudah anti NKRI maupun anti Pancasila lalu malah kita suguhi dengan Pancasila, ya makin resisten. Tetapi tentunya yang melawan pun juga harus memiliki ilmu agama yang cukup mumpuni juga. Jangan sampai ilmu agamanya pas-pasan lalu kalah sama kelompok itu,” tuturnya.
Dia menuturkan peran lembaga pendidikan juga sangat penting sekali untuk menangkal paham radikal. Karena di lembaga pendidikan itu ada guru, ada dosen yang akan memberikan pelajaran kepada anak didiknya.
“Harus dipastikan pula bahwa para pendidik ini jauh dan tidak terpapar dari paham-paham radikalisme dan terorisme. Karena ternyata Kemendikbud dulu misalnya juga pernah kecolongan saat ada buku yang mengajarkan radikalisme. Jangan samapai hal itu terjadi lagi. Pendidikan itu penting tetapi yang harus dilihat itu juga sistem, guru atau tenaga pendidik, buku-bukunya dan juga kurikulumnya,” ungkapnya.
Dia menilai selama ini pemerintah kurang bersinergi menangkal radikalisme dan hanya sekadar menjadi ‘project’. Padahal perlu kesadaran bersama dalam melakukan perlawanan terhadap radikalisme.
Menurut dia, radikalisme dan terorisme tidak bisa ditangani sendirian oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Harus ada berbagai pendekatan yang ditempuh. Misalnya Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, maka bagaimana mereka harus bisa menyatu dengan masyarakat desa. Karena nyatanya juga kelompok-kelompok teroris itu saya amati sekarang ini banyak yang sudah ada di desa-desa. Seperti yang pelaku bom panci di Indramayu, itu orang dari kampung,” ujarnya.
Dia mengimbau seluruh pihak yang berkompeten dalam masalah tersebut untuk dapat memberikan program pencerahan terkait radikalisme kepada masyarakat. Jangan sampai program itu cuma berhenti pada kegiatan yang misalnya digelar di hotel.
“Padahal di kampung ada rapat RT, rapat RW. Padahal itu sangat efektif kalau dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan pengertian untuk mewaspadai terhadap penyebaran paham-paham radikal,” tuturnya.
Karena itu, umat beragama selayaknya tidak marah dengan istilah radikalisme, tetapi mestinya marah ketika ajaran agama dibajak untuk tindakan radikal.
Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Waryono Abdul Ghafur mengatakan jika dilihat dari latar belakangnya, radikalisme tidak melulu tentang agama. Ada isu yang diangkat tentang ketidakpuasan terhadap pemerintah dan lain sebagainya.
“Misalnya kasus yang menimba mantan Menko Polhukam Pak Wiranto. Itu kalau saya baca beritanya ya dia (pelaku-red) miskin, rumah saja masih mengontrak, gitu kan. Tapi kemudian dia mengikuti ajaran agama yang tidak relevan buat hidup dia sendiri, secara sosial ekonomi itu yang kemudian mendorong dia begitu,” ujar Waryono di Yogyakarta, Jumat 25 Oktober 2019. (Baca juga: Tikaman Mengerikan Radikalisme )
Kendati demikian, lanjut Waryono, umat beragama selayaknya tidak marah dengan istilah radikalisme. Namun harus marah ketika ajaran agama justru dibajak oleh kelompok-kelompok radikal untuk tindakan radikalisme.
Dia menegaskan manusia juga harus punya semacam komitmen juga. Bukan hanya komitmen keagamaan, tetapi manusia juga harus purya komitmen kemanusiaan.
“Di sini komitmen kemanusiaan, harus lebih banyak dibunyikan, karena akan menjadi argumen utama bahwa sikap radikal yang tidak memanusiakan manusia itu justru atas nama apa pun tetap salah. Di sini kita yang harus marah dan tegas kalau ada yang membajak agama untuk tindakan radikal. Ini yang menurut saya harus dikedepankan oleh siapa pun, terutama tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat,” tuturnya. (Baca juga: Radikalisme Masih Jadi Ancaman Nyata di Indonesia )
Dia mengatakan dalam upaya melawan kelompok-kelompok radikal yang sering menggunakan agama itu ternyata tidak efektif kalau menggunakan jargon Pancasila.
“Untuk melawan jargon-jargon dan narasi mereka tentunya harus kita lawan dengan jargon agama juga. Bahwa agama yang sesungguhnya itu tidak mengajarkan kekerasan seperti itu. Jadi ada semacam counter wacana juga, counter discuss ‘Ini tidak benar seperti itu’ dan ‘agama yang benar mengajarkan kedamaian’, kan seperti itu,” kata mantan Wakil Syuriah Nahdatul Ulama (NU) Kota Yogyakarta tersebut.
Dia menambahkan narasi Pancasila kurang efektif karena kelompok-kelompok radikal sudah sejak awal anti terhadap NKRI dan Pancasila.
“Jadi harus kita jawab dengan jargon agama yang mereka juga pakai agama. Kalau mereka itu sudah anti NKRI maupun anti Pancasila lalu malah kita suguhi dengan Pancasila, ya makin resisten. Tetapi tentunya yang melawan pun juga harus memiliki ilmu agama yang cukup mumpuni juga. Jangan sampai ilmu agamanya pas-pasan lalu kalah sama kelompok itu,” tuturnya.
Dia menuturkan peran lembaga pendidikan juga sangat penting sekali untuk menangkal paham radikal. Karena di lembaga pendidikan itu ada guru, ada dosen yang akan memberikan pelajaran kepada anak didiknya.
“Harus dipastikan pula bahwa para pendidik ini jauh dan tidak terpapar dari paham-paham radikalisme dan terorisme. Karena ternyata Kemendikbud dulu misalnya juga pernah kecolongan saat ada buku yang mengajarkan radikalisme. Jangan samapai hal itu terjadi lagi. Pendidikan itu penting tetapi yang harus dilihat itu juga sistem, guru atau tenaga pendidik, buku-bukunya dan juga kurikulumnya,” ungkapnya.
Dia menilai selama ini pemerintah kurang bersinergi menangkal radikalisme dan hanya sekadar menjadi ‘project’. Padahal perlu kesadaran bersama dalam melakukan perlawanan terhadap radikalisme.
Menurut dia, radikalisme dan terorisme tidak bisa ditangani sendirian oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Harus ada berbagai pendekatan yang ditempuh. Misalnya Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, maka bagaimana mereka harus bisa menyatu dengan masyarakat desa. Karena nyatanya juga kelompok-kelompok teroris itu saya amati sekarang ini banyak yang sudah ada di desa-desa. Seperti yang pelaku bom panci di Indramayu, itu orang dari kampung,” ujarnya.
Dia mengimbau seluruh pihak yang berkompeten dalam masalah tersebut untuk dapat memberikan program pencerahan terkait radikalisme kepada masyarakat. Jangan sampai program itu cuma berhenti pada kegiatan yang misalnya digelar di hotel.
“Padahal di kampung ada rapat RT, rapat RW. Padahal itu sangat efektif kalau dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan pengertian untuk mewaspadai terhadap penyebaran paham-paham radikal,” tuturnya.
(dam)
