Cegah Politik Transaksional, Akbar Tanjung Ingin Sistem Pemilu Diubah
Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:32 WIB
Cegah Politik Transaksional, Akbar Tanjung Ingin Sistem Pemilu Diubah
A
A
A
JAKARTA - Sistem pemilu di Indonesia diniai belum dapat dikatakan bersih. Hingga kini masih banyak ditemukan praktik politik uang.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tanjung saat memghadiri acara sarasehan Nasional KAHMI dengan tema Demokrasi Pemilu dan Keindonesiaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (16/19/2019).
"Sistem pemilu kita secara proporsional suara terbanyak maka itu banyak praktik transaksional," kata Akbar.
Politikus Partai Golkar itu meminta agar sistem pemilu diubah untuk menutup celah praktik politik uang.
"Kita kembali pada sistem yang tertutup. Tapi partai lah tugas kita pilih, memperkuat kelembagaan parpol," ujarnya.
Akbar mengajak seluruh parpol untuk memperbaiki sistem rekrutmen kader. Tujuannya, agar kepercayaan publik terhadap parpol kembali hidup dan membuat fungsi parpol menjadi lebih bermanfaat.
"Nilai yang sejalan dengan visi partai politik, sistem pemilu kita kembali ke proporsional tertutup. Bahwa rekruitmen harus dilakukan secara terbuka dan demokratif juga masukan masyarakat," terangnya.
Mengenai keindonesiaan, kata dia, kader HMI sudah tidak diragukan lagi. Sebab, nilai dasar perjuangan di HMI adalah kemajukan adalah sunatullah yang selalu melekat dalam keseharian kader HMI.
"Kemajemukan sudah menjadi sunatullah. Keindonesiaan HMI sudah tidak perlu diragukan," tandasnya.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tanjung saat memghadiri acara sarasehan Nasional KAHMI dengan tema Demokrasi Pemilu dan Keindonesiaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (16/19/2019).
"Sistem pemilu kita secara proporsional suara terbanyak maka itu banyak praktik transaksional," kata Akbar.
Politikus Partai Golkar itu meminta agar sistem pemilu diubah untuk menutup celah praktik politik uang.
"Kita kembali pada sistem yang tertutup. Tapi partai lah tugas kita pilih, memperkuat kelembagaan parpol," ujarnya.
Akbar mengajak seluruh parpol untuk memperbaiki sistem rekrutmen kader. Tujuannya, agar kepercayaan publik terhadap parpol kembali hidup dan membuat fungsi parpol menjadi lebih bermanfaat.
"Nilai yang sejalan dengan visi partai politik, sistem pemilu kita kembali ke proporsional tertutup. Bahwa rekruitmen harus dilakukan secara terbuka dan demokratif juga masukan masyarakat," terangnya.
Mengenai keindonesiaan, kata dia, kader HMI sudah tidak diragukan lagi. Sebab, nilai dasar perjuangan di HMI adalah kemajukan adalah sunatullah yang selalu melekat dalam keseharian kader HMI.
"Kemajemukan sudah menjadi sunatullah. Keindonesiaan HMI sudah tidak perlu diragukan," tandasnya.
(dam)
