Ternyata Ini Jurus Jitu KPK dalam Melancarkan OTT
Selasa, 15 Oktober 2019 - 16:51 WIB
Ternyata Ini Jurus Jitu KPK dalam Melancarkan OTT
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebutkan, KPK dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena adanya laporan dari masyarakat. Dia menyebut, biasanya laporan akurat berasal dari orang terdekat seorang pejabat.
"Saya di banyak kesempatan menyampaikan berkali-kali bahwa laporan itu yang paling akurat datang dari orang terdekat yang dilaporkan," kata Agus Rahardjo di Hotel Grand Paragon, Selasa (15/10/2019).
(Baca juga: KPK Harap Calon Menteri Jokowi Jilid II Punya Semangat Antikorupsi)
Agus mengatakan, jika yang dilaporkan seorang kepala daerah maka biasanya pelapornya adalah jajarannya. Seperti Sekretaris daerah, kepala bappeda, ataupun kepala dinas.
"Biasanya kalau orang-orang ini lapor pasti akurat, mereka bawa barang bukti. Ini yang membuat pelaksanaan OTT lebih lancar. Karena mereka memang melaporkan dengan bukti cukup kuat," ungkapnya.
(Baca juga: Tingkatkan Efektivitas Kinerja, DPR Disarankan Tambah Jumlah Komisi)
Pada kesempatan itu, Agus sempat menyinggung soal OTT yang dilakukan terhadap Bupati Indramayu Supendi. Dia mengatakan, saat ini KPK masih mendalami apakah akan diproses lebih lanjut atau dibebsakan.
"Selalu begitu. Kami sudah bawa ke KPK, kami ada waktu 24 jam apakah yang bersangkutan masuk proses hukum atau dilepaskan. Yang kami bawa ke KPK tadi 5 orang. Tiga orang dalam perjalanan Indramayu ke Jakarta. Kami akan umumkan terhadap 8 orang ini statusnya speerti apa," ungkapnya.
(Baca juga: 30 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan di Acara Pelantikan Presiden)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap, pada kabinet mendatang tak ada lagi pejabat daerah yang terkena OTT. Dia mengatakan, dalam limna tahun ini sudah cukup banyak pejabat daerah yang terkena OTT.
"119 kepala daerah selama 5 tahun cukup banyak. Belum anggota DPRDnya kayak Malang hampir semua anggota DPRD. Ada di Sumatera Utara, ada di Jambi," ujar Tjahjo Kumolo.
"Itu melibatkan ribuan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Termasuk teman-teman kita SKPD khususnya di dinas PUPR, dinas kesehatan. Dan hal-hal lain yang menyangkut air minum yang sekarang dalam proses oleh KPK," sambungnya.
Terkait dengan OTT Bupati Indramayu, Tjahjo kembali menyatakan keprihatinannya. "Ya kami tetep prihatin. Ya itu aja," jelasnya.
"Saya di banyak kesempatan menyampaikan berkali-kali bahwa laporan itu yang paling akurat datang dari orang terdekat yang dilaporkan," kata Agus Rahardjo di Hotel Grand Paragon, Selasa (15/10/2019).
(Baca juga: KPK Harap Calon Menteri Jokowi Jilid II Punya Semangat Antikorupsi)
Agus mengatakan, jika yang dilaporkan seorang kepala daerah maka biasanya pelapornya adalah jajarannya. Seperti Sekretaris daerah, kepala bappeda, ataupun kepala dinas.
"Biasanya kalau orang-orang ini lapor pasti akurat, mereka bawa barang bukti. Ini yang membuat pelaksanaan OTT lebih lancar. Karena mereka memang melaporkan dengan bukti cukup kuat," ungkapnya.
(Baca juga: Tingkatkan Efektivitas Kinerja, DPR Disarankan Tambah Jumlah Komisi)
Pada kesempatan itu, Agus sempat menyinggung soal OTT yang dilakukan terhadap Bupati Indramayu Supendi. Dia mengatakan, saat ini KPK masih mendalami apakah akan diproses lebih lanjut atau dibebsakan.
"Selalu begitu. Kami sudah bawa ke KPK, kami ada waktu 24 jam apakah yang bersangkutan masuk proses hukum atau dilepaskan. Yang kami bawa ke KPK tadi 5 orang. Tiga orang dalam perjalanan Indramayu ke Jakarta. Kami akan umumkan terhadap 8 orang ini statusnya speerti apa," ungkapnya.
(Baca juga: 30 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan di Acara Pelantikan Presiden)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap, pada kabinet mendatang tak ada lagi pejabat daerah yang terkena OTT. Dia mengatakan, dalam limna tahun ini sudah cukup banyak pejabat daerah yang terkena OTT.
"119 kepala daerah selama 5 tahun cukup banyak. Belum anggota DPRDnya kayak Malang hampir semua anggota DPRD. Ada di Sumatera Utara, ada di Jambi," ujar Tjahjo Kumolo.
"Itu melibatkan ribuan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Termasuk teman-teman kita SKPD khususnya di dinas PUPR, dinas kesehatan. Dan hal-hal lain yang menyangkut air minum yang sekarang dalam proses oleh KPK," sambungnya.
Terkait dengan OTT Bupati Indramayu, Tjahjo kembali menyatakan keprihatinannya. "Ya kami tetep prihatin. Ya itu aja," jelasnya.
(maf)
