Kontribusi TNI Bantu Padamkan Karhutla Diapresiasi
Kontribusi TNI Bantu Padamkan Karhutla Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak kenal lelah membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah Jambi, mendapatkan pujian.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, Karhutla adalah masalah serius dan harus melibatkan semua pihak untuk menyelesaikannya.
Edi yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi menambahkan, personel TNI dalam proses pemadamannya menjadi garda utama yang selalu hadir membantu memadamkan api dan menyelamatkan masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Edi usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Gedung DPRD, Senin (7/10/2019).
"Pada usia 74 tahun, TNI terus profesional hadir membantu masyarakat. Dalam masalah kebakaran hutan ini, peran TNI sangat penting dalam usaha pemadamannya," ujar Edi.
"Kami tentu berterima kasih atas kerja keras TNI memadamkan karhutla di Jambi, dan yakin TNI ke depan tetap profesional bersama rakyat serta teguh menjaga NKRI," tambahnya.
Edi dalam pidatonya berjanji, melaksanakan tugas, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
"Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, DPRD Provinsi Jambi siap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mewujudkan visi misi Jambi Tuntas 2021," katanya.
Dia juga mengapresiasi kerja pemerintah Provinsi Jambi sejauh ini. Akan tetapi, dia berpendapat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Di antaranya adalah masalahan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kondisi jalan, harga karet dan sawit yang belum berpihak pada petani, konflik lahan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak berkesudahan, masalah angkutan batubara, koordinasi antarlembaga, dan lainnya.
"DPRD Provinsi akan melaksanakan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran, untuk membantu pemerintah Provinsi Jambi keluar dari permasalahan tersebut," kata Edi.
Untuk menyelesaikan permasalahan di Jambi, kata Edi, keterbukaan informasi dan transparansi adalah hal yang harus dikedepankan. Dirinya bertekad menjadikan DPRD Provinsi Jambi rumah besar yang terbuka pada aspirasi masyarakat, dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi membangun serta menyinergikan berbagai sistem elektronik untuk meningkatkan indeks pelayanan publik.
"Untuk menjadi wakil rakyat yang baik, tentu kami tidak boleh menutup diri dari aduan dan keluhan masyarakat," paparnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, Karhutla adalah masalah serius dan harus melibatkan semua pihak untuk menyelesaikannya.
Edi yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi menambahkan, personel TNI dalam proses pemadamannya menjadi garda utama yang selalu hadir membantu memadamkan api dan menyelamatkan masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Edi usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Gedung DPRD, Senin (7/10/2019).
"Pada usia 74 tahun, TNI terus profesional hadir membantu masyarakat. Dalam masalah kebakaran hutan ini, peran TNI sangat penting dalam usaha pemadamannya," ujar Edi.
"Kami tentu berterima kasih atas kerja keras TNI memadamkan karhutla di Jambi, dan yakin TNI ke depan tetap profesional bersama rakyat serta teguh menjaga NKRI," tambahnya.
Edi dalam pidatonya berjanji, melaksanakan tugas, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
"Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, DPRD Provinsi Jambi siap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mewujudkan visi misi Jambi Tuntas 2021," katanya.
Dia juga mengapresiasi kerja pemerintah Provinsi Jambi sejauh ini. Akan tetapi, dia berpendapat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Di antaranya adalah masalahan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kondisi jalan, harga karet dan sawit yang belum berpihak pada petani, konflik lahan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak berkesudahan, masalah angkutan batubara, koordinasi antarlembaga, dan lainnya.
"DPRD Provinsi akan melaksanakan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran, untuk membantu pemerintah Provinsi Jambi keluar dari permasalahan tersebut," kata Edi.
Untuk menyelesaikan permasalahan di Jambi, kata Edi, keterbukaan informasi dan transparansi adalah hal yang harus dikedepankan. Dirinya bertekad menjadikan DPRD Provinsi Jambi rumah besar yang terbuka pada aspirasi masyarakat, dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi membangun serta menyinergikan berbagai sistem elektronik untuk meningkatkan indeks pelayanan publik.
"Untuk menjadi wakil rakyat yang baik, tentu kami tidak boleh menutup diri dari aduan dan keluhan masyarakat," paparnya.
(maf)
Explore More