Komnas HAM: Informasi Negatif Bisa Perkeruh Situasi di Papua
Senin, 07 Oktober 2019 - 14:54 WIB
Komnas HAM: Informasi Negatif Bisa Perkeruh Situasi di Papua
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan informasi negatif bisa memperkeruh kondisi di Wamena, Papua yang saat ini berangsur kondusif.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey terkait kondisi terkini pasca kerusuhan di Wamena, Papua, Senin 23 September 2019.
“Jika ada di antara para pengungsi mengalami insiden langsung saat kejadian, sebaiknya jangan menyebarkan informasi atau kabar yang bernada provokasi lagi karena itu akan memunculkan sentimen baru dan dampak negatif lainnya,” tutur Frits dalam pernyataannya, Senin (7/10/2019).
Menurut dia, informasi yang diberikan pengungsi sering dimanfaatkan dan diputarbalikkan kelompok tertentu. Frits khawatir, berita yang terkesan provokatif sangat berpotensi memicu kekerasan, baik kekerasan fisik, kebencian, dendam, atau sentimen-sentimen baru.
"Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota mesti mencegah kelompok-kelompok atau aktor yang berpotensi meresahkan masyarakat. Buka komunikasi dengan baik supaya warga mendapat jaminan bahwa kerusuhan tidak akan terjadi lagi," tambahnya.
Sejauh ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Dinas Informasi dan Komunikasi Papua sudah memblokir dan membatasi akses internet di Papua paska kerusuhan.
Sementara di sisi lain, perusahaan Facebook Inc, Kamis 3 Oktober 2019, mengumumkan telah menghapus ratusan laman, grup, dan akun Facebook di empat negara, termasuk Indonesia.
Tindakan itu diambil karena pengelola Facebook mengidentifikasi adanya pelanggaran yang disebut sebagai, "perilaku tak otentik terkoordinasi." Di antara yang dihapus termasuk 100 akun terkait Papua.
Sementara itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengatakan, sejak awal kebijakan Kominfo berupaya untuk menghentikan penyebaran hoaks.
"Kita harus mendengar suara Komnas HAM Papua. Tapi ini soal menghentikan arus penyebaran berita yang dipelintir. Yang dikhawatirkan berita plintiran ini bisa memicu kerusuhan. Kita butuh suara-suara positif di berbagai media, bukan suara negatif yang justru memicu amarah,” tuturnya.
Tsamara menilai jaminan keamanan dengan tetap menyiagakan aparat gabungan TNI dan Polri di sejumlah titik akan membantu warga kembali menjalani hidup normal karena situasi semakin aman.
Saat kerusuhan pecah, kata dia, tidak hanya warga Wamena yang mengungsi. Masyarakat dari beberapa kabupaten sekitar, seperti Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo dan lainnya juga ikut mengungsi.
“Karena banyak yang terkena dampak, maka saatnya kita tumbuhkan sikap solidaritas. Baik saling memberi bantuan atau dukungan kepada pengungsi, ataupun saling menjaga dan mengingatkan agar tidak mudah percaya setiap ada berita-berita negatif yang mengarah kepada perpecahan Papua. Setiap warga negara harus bisa merasa aman, di mana pun itu,” katanya.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey terkait kondisi terkini pasca kerusuhan di Wamena, Papua, Senin 23 September 2019.
“Jika ada di antara para pengungsi mengalami insiden langsung saat kejadian, sebaiknya jangan menyebarkan informasi atau kabar yang bernada provokasi lagi karena itu akan memunculkan sentimen baru dan dampak negatif lainnya,” tutur Frits dalam pernyataannya, Senin (7/10/2019).
Menurut dia, informasi yang diberikan pengungsi sering dimanfaatkan dan diputarbalikkan kelompok tertentu. Frits khawatir, berita yang terkesan provokatif sangat berpotensi memicu kekerasan, baik kekerasan fisik, kebencian, dendam, atau sentimen-sentimen baru.
"Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota mesti mencegah kelompok-kelompok atau aktor yang berpotensi meresahkan masyarakat. Buka komunikasi dengan baik supaya warga mendapat jaminan bahwa kerusuhan tidak akan terjadi lagi," tambahnya.
Sejauh ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Dinas Informasi dan Komunikasi Papua sudah memblokir dan membatasi akses internet di Papua paska kerusuhan.
Sementara di sisi lain, perusahaan Facebook Inc, Kamis 3 Oktober 2019, mengumumkan telah menghapus ratusan laman, grup, dan akun Facebook di empat negara, termasuk Indonesia.
Tindakan itu diambil karena pengelola Facebook mengidentifikasi adanya pelanggaran yang disebut sebagai, "perilaku tak otentik terkoordinasi." Di antara yang dihapus termasuk 100 akun terkait Papua.
Sementara itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengatakan, sejak awal kebijakan Kominfo berupaya untuk menghentikan penyebaran hoaks.
"Kita harus mendengar suara Komnas HAM Papua. Tapi ini soal menghentikan arus penyebaran berita yang dipelintir. Yang dikhawatirkan berita plintiran ini bisa memicu kerusuhan. Kita butuh suara-suara positif di berbagai media, bukan suara negatif yang justru memicu amarah,” tuturnya.
Tsamara menilai jaminan keamanan dengan tetap menyiagakan aparat gabungan TNI dan Polri di sejumlah titik akan membantu warga kembali menjalani hidup normal karena situasi semakin aman.
Saat kerusuhan pecah, kata dia, tidak hanya warga Wamena yang mengungsi. Masyarakat dari beberapa kabupaten sekitar, seperti Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo dan lainnya juga ikut mengungsi.
“Karena banyak yang terkena dampak, maka saatnya kita tumbuhkan sikap solidaritas. Baik saling memberi bantuan atau dukungan kepada pengungsi, ataupun saling menjaga dan mengingatkan agar tidak mudah percaya setiap ada berita-berita negatif yang mengarah kepada perpecahan Papua. Setiap warga negara harus bisa merasa aman, di mana pun itu,” katanya.
(dam)
