Ketua DPR dan MPR Partai Penguasa, Checks and Balances Parlemen Disorot
Jum'at, 04 Oktober 2019 - 15:59 WIB
Ketua DPR dan MPR Partai Penguasa, Checks and Balances Parlemen Disorot
A
A
A
JAKARTA - Sistem checks and balances Parlemen periode 2019-2024 diyakini susah diharapkan. Pasalnya, Ketua DPR dan MPR dijabat oleh kader partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.
Adapun Ketua DPR dijabat oleh mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.
Kemudian, hanya Sufmi Dasco Ahmad yang berasal dari Partai Gerindra alias Oposisi di kursi Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR selebihnya dari partai penguasa, yakni Rachmat Gobel (Nasdem), Aziz Syamsuddin (Golkar), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Sedangkan Ketua MPR RI kini dijabat oleh Kader Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga mantan Ketua DPR. "Soal fungsi checks and balances secara proporsional susah diharapkan karena Parpol pendukung pemerintah mutlak, lebih dari 50 persen," ujar Pengamat Politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (4/10/2019).
"Apalagi komposisi pimpinan DPR yang semua diisi oleh figur dari pendukung pemerintah, kecuali Sufmi Dasco Ahmad," sambung dia.
Kendati demikian, kata dia, masyarakat masih berharap kinerja Parlemen bisa menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan maksimal. Namun, dia pribadi melihat Parlemen ke depan memang tidak bisa memberi harapan akan perubahan yang signifikan.
"Hal ini karena mayoritas politisi yang duduk di Parlemen adalah para pebisnis sehingga potensi konflik kepentingan sangat besar yang pada gilirannya potensial meminggirkan aspirasi rakyat," jelasnya.
Adapun Ketua DPR dijabat oleh mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.
Kemudian, hanya Sufmi Dasco Ahmad yang berasal dari Partai Gerindra alias Oposisi di kursi Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR selebihnya dari partai penguasa, yakni Rachmat Gobel (Nasdem), Aziz Syamsuddin (Golkar), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Sedangkan Ketua MPR RI kini dijabat oleh Kader Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga mantan Ketua DPR. "Soal fungsi checks and balances secara proporsional susah diharapkan karena Parpol pendukung pemerintah mutlak, lebih dari 50 persen," ujar Pengamat Politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (4/10/2019).
"Apalagi komposisi pimpinan DPR yang semua diisi oleh figur dari pendukung pemerintah, kecuali Sufmi Dasco Ahmad," sambung dia.
Kendati demikian, kata dia, masyarakat masih berharap kinerja Parlemen bisa menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan maksimal. Namun, dia pribadi melihat Parlemen ke depan memang tidak bisa memberi harapan akan perubahan yang signifikan.
"Hal ini karena mayoritas politisi yang duduk di Parlemen adalah para pebisnis sehingga potensi konflik kepentingan sangat besar yang pada gilirannya potensial meminggirkan aspirasi rakyat," jelasnya.
(kri)
