Utamakan Agenda Nasional, Mayoritas Senator Dukung Tatib Baru DPD
Selasa, 01 Oktober 2019 - 00:13 WIB
Utamakan Agenda Nasional, Mayoritas Senator Dukung Tatib Baru DPD
A
A
A
JAKARTA - Polemik pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPD berakhir. Mayoritas anggota DPD mendukung tatib baru DPD lantaran tak menginginkan adanya kendala dalam pergantian kepemimpinan nasional.
Polemik mengenai tatib DPD dinilai dapat mengganggu jalannya pemilihan Pimpinan MPR. Sebab, pemilihan baru bisa dilakukan jika polemik selesai. Tidak hanya itu, polemik juga bisa mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober mendatang.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPD, Haripinto Tanuwidjaja, mengungkapkan, mayoritas senator periode 2014-2019 menyetujui tatib baru DPD yang disahkan dalam Rapat Paripurna, Rabu, 18 September lalu.
Mayoritas anggota DPD periode 2019-2024 juga telah memahami semangat dan marwah tatib baru DPD, serta adanya agenda politik yang lebih besar di balik polemik tatib tersebut.
"Meski 60% anggota DPD terpilih merupakan pendatang baru, mereka memahami adanya muatan dibalik gerakan penolakan tatib baru DPD. Karenanya, mayoritas senator muda dan anggota DPD yang terpilih kembali menyatakan dukungannya terhadap tatib baru DPD,” ujar Hari Pinto, Senin (30/9/2019).
Senator dari Kepulauan Riau (Kepri) ini menuturkan, polemik tatib didasari perebutan kursi pimpinan DPD periode mendatang. Sejumlah aturan dalam tatib tersebut dituduh mengebiri peluang sejumlah bakal calon untuk maju sebagai pimpinan DPD periode 2019-2024.
Ironisnya, ungkap dia, penolakan atau wacana perubahan tatib dimunculkan senator yang ikut membahas aturan tersebut. “Persoalan ini sudah dipahami para senator terpilih. Karenanya, mereka tak mau diperalat agenda politik kelompok tertentu,” jelas dia.
Lebih lanjut, Haripinto mengatakan, para senator terpilih juga telah memahami mekanisme pembentukan hingga pengesahan tatib. Mereka khawatir polemik tatib DPD mengganggu agenda politik nasional, baik pemilihan pimpinan MPR serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Jika tatib yang sudah ada diubah lagi, siapa yang dapat menjamin pembahasannya berlangsung singkat? Makanya, mayoritas anggota DPD terpilih sepakat untuk mengedepankan agenda kepentingan nasional dibanding membantu ambisi politik kelompok tertentu,” tegas dia.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Tatib DPD, Dedi Iskandar Batubara, melontarkan pernyataan senada. Menurutnya, polemik tatib baru DPD telah berakhir lantaran mayoritas anggota DPD terpilih telah memahami muatan di balik polemik tersebut.
Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, para Senator terpilih telah menelusuri kebenaran dan persoalan yang berkembang terkait tatib baru DPD. Bahkan, beberapa dari mereka melakukan klarifikasi, meminta data ke BK DPD untuk mendapat gambaran utuh soal tatib tersebut.
"Jika kita berpikir jernih, tidak ada satupun klausul dalam tatib yang melemahkan kinerja dan peran DPD. Terlebih, klausul soal pemilihan pimpinan DPD periode 2019-2024. Bahkan, Tatib memastikan calon pimpinan DPD harus memiliki integritas dan kapabilitas. Kenapa ditolak?” tegas dia.
Senator terpilih dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) ini menambahkan, mayoritas senator yang ditemuinya juga menginginkan kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan tauladan kepada para senator. Makanya, mayoritas senator mendukung adanya aturan, calon pimpinan tidak dalam status tersangka dan tidak pernah disanksi BK. “Kami membahas tatib dalam waktu lama, sesuai mekanisme, serta aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya, Ketua BK DPD, Mervin S Komber, menerangkan, gejolak atau wacana sejumlah anggota DPD untuk merombak tatib berpotensi mengganjal pergantian kepemimpinan nasional. Menurutnya, proses pelantikan Presiden bisa terganggu jika anggota DPD ngotot mengubah tatib baru DPD.
"Jika agenda perombakan tatib tetap dipaksakan, sejumlah agenda nasional akan terganggu. Mulai dari proses pengajuan calon wakil ketua MPR dari DPD, hingga pelantikan Presiden. Saya mengimbau, mengajak anggota DPD periode 2019-2024 mendahulukan kepentingan nasional, tak mempermasalahkan Tatib demi kepentingan sejumlah bakal calon pimpinan DPD,” ujar Mervin.
Polemik mengenai tatib DPD dinilai dapat mengganggu jalannya pemilihan Pimpinan MPR. Sebab, pemilihan baru bisa dilakukan jika polemik selesai. Tidak hanya itu, polemik juga bisa mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober mendatang.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPD, Haripinto Tanuwidjaja, mengungkapkan, mayoritas senator periode 2014-2019 menyetujui tatib baru DPD yang disahkan dalam Rapat Paripurna, Rabu, 18 September lalu.
Mayoritas anggota DPD periode 2019-2024 juga telah memahami semangat dan marwah tatib baru DPD, serta adanya agenda politik yang lebih besar di balik polemik tatib tersebut.
"Meski 60% anggota DPD terpilih merupakan pendatang baru, mereka memahami adanya muatan dibalik gerakan penolakan tatib baru DPD. Karenanya, mayoritas senator muda dan anggota DPD yang terpilih kembali menyatakan dukungannya terhadap tatib baru DPD,” ujar Hari Pinto, Senin (30/9/2019).
Senator dari Kepulauan Riau (Kepri) ini menuturkan, polemik tatib didasari perebutan kursi pimpinan DPD periode mendatang. Sejumlah aturan dalam tatib tersebut dituduh mengebiri peluang sejumlah bakal calon untuk maju sebagai pimpinan DPD periode 2019-2024.
Ironisnya, ungkap dia, penolakan atau wacana perubahan tatib dimunculkan senator yang ikut membahas aturan tersebut. “Persoalan ini sudah dipahami para senator terpilih. Karenanya, mereka tak mau diperalat agenda politik kelompok tertentu,” jelas dia.
Lebih lanjut, Haripinto mengatakan, para senator terpilih juga telah memahami mekanisme pembentukan hingga pengesahan tatib. Mereka khawatir polemik tatib DPD mengganggu agenda politik nasional, baik pemilihan pimpinan MPR serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Jika tatib yang sudah ada diubah lagi, siapa yang dapat menjamin pembahasannya berlangsung singkat? Makanya, mayoritas anggota DPD terpilih sepakat untuk mengedepankan agenda kepentingan nasional dibanding membantu ambisi politik kelompok tertentu,” tegas dia.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Tatib DPD, Dedi Iskandar Batubara, melontarkan pernyataan senada. Menurutnya, polemik tatib baru DPD telah berakhir lantaran mayoritas anggota DPD terpilih telah memahami muatan di balik polemik tersebut.
Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, para Senator terpilih telah menelusuri kebenaran dan persoalan yang berkembang terkait tatib baru DPD. Bahkan, beberapa dari mereka melakukan klarifikasi, meminta data ke BK DPD untuk mendapat gambaran utuh soal tatib tersebut.
"Jika kita berpikir jernih, tidak ada satupun klausul dalam tatib yang melemahkan kinerja dan peran DPD. Terlebih, klausul soal pemilihan pimpinan DPD periode 2019-2024. Bahkan, Tatib memastikan calon pimpinan DPD harus memiliki integritas dan kapabilitas. Kenapa ditolak?” tegas dia.
Senator terpilih dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) ini menambahkan, mayoritas senator yang ditemuinya juga menginginkan kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan tauladan kepada para senator. Makanya, mayoritas senator mendukung adanya aturan, calon pimpinan tidak dalam status tersangka dan tidak pernah disanksi BK. “Kami membahas tatib dalam waktu lama, sesuai mekanisme, serta aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya, Ketua BK DPD, Mervin S Komber, menerangkan, gejolak atau wacana sejumlah anggota DPD untuk merombak tatib berpotensi mengganjal pergantian kepemimpinan nasional. Menurutnya, proses pelantikan Presiden bisa terganggu jika anggota DPD ngotot mengubah tatib baru DPD.
"Jika agenda perombakan tatib tetap dipaksakan, sejumlah agenda nasional akan terganggu. Mulai dari proses pengajuan calon wakil ketua MPR dari DPD, hingga pelantikan Presiden. Saya mengimbau, mengajak anggota DPD periode 2019-2024 mendahulukan kepentingan nasional, tak mempermasalahkan Tatib demi kepentingan sejumlah bakal calon pimpinan DPD,” ujar Mervin.
(cip)
