Demo Mahasiswa Dinilai Tak Akan Ganggu Pelantikan Jokowi
Demo Mahasiswa Dinilai Tak Akan Ganggu Pelantikan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, tentang ancaman terhadap pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, berlebihan. Pun berpotensi memperkeruh suasana.
"Iya. Saya menilai, sikap tersebut berlebihan," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trisakti, Dinno Ardiansyah, Sabtu (28/9/2019).
Dia menyatakan demikian, lantaran aksi #ReformasiDikorupsi tak menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Juga tak ada niatan menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
"Mahasiswa cuma minta segera dikeluarkan Perppu dari UU KPK (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah disahkan. Itu tidak akan mengganggu pelantikan Pak Jokowi sama sekali," tuturnya.
"Dan dari awal, substansi gerakan mahasiswa enggak ada yang mengarah ke penolakan pelantikan Jokowi."
(Baca juga: TNI akan Menghadapi Pihak yang Ingin Menggagalkan Pelantikan Presiden)
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago pun berpendapat serupa. "Saya pikir, tidak ada yang bisa menjegal atau membatalkan pelantikan presiden. Tidak perlu khawatir tentang kekuasaan," ucapnya.
Menurut Ipang, sapaannya, mahasiswa sekadar menolak revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pangkalnya, melemahkan pemberantasan rasuah dan khawatir Indonesia menjadi feodalisme. "Ini, kan, bahaya," katanya.
Dia berkeyakinan, niat aksi mahasiswa tulus. Pun takingin membuat kerusuhan dan menghancurkan bangsa. "Mereka mengkritik elite dan pemimpin sebagai obat penawar yang menyehatkan bagi demokrasi dan negara," jelasnya.
Panglima sebelumnya menyatakan, pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih akan berhadapan dengan militer. Pelantikan berlangsung 20 Oktober 2019.
"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI," tuturnya di Jakarta, Jumat (27/9/2019).
"Iya. Saya menilai, sikap tersebut berlebihan," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trisakti, Dinno Ardiansyah, Sabtu (28/9/2019).
Dia menyatakan demikian, lantaran aksi #ReformasiDikorupsi tak menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Juga tak ada niatan menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
"Mahasiswa cuma minta segera dikeluarkan Perppu dari UU KPK (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah disahkan. Itu tidak akan mengganggu pelantikan Pak Jokowi sama sekali," tuturnya.
"Dan dari awal, substansi gerakan mahasiswa enggak ada yang mengarah ke penolakan pelantikan Jokowi."
(Baca juga: TNI akan Menghadapi Pihak yang Ingin Menggagalkan Pelantikan Presiden)
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago pun berpendapat serupa. "Saya pikir, tidak ada yang bisa menjegal atau membatalkan pelantikan presiden. Tidak perlu khawatir tentang kekuasaan," ucapnya.
Menurut Ipang, sapaannya, mahasiswa sekadar menolak revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pangkalnya, melemahkan pemberantasan rasuah dan khawatir Indonesia menjadi feodalisme. "Ini, kan, bahaya," katanya.
Dia berkeyakinan, niat aksi mahasiswa tulus. Pun takingin membuat kerusuhan dan menghancurkan bangsa. "Mereka mengkritik elite dan pemimpin sebagai obat penawar yang menyehatkan bagi demokrasi dan negara," jelasnya.
Panglima sebelumnya menyatakan, pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih akan berhadapan dengan militer. Pelantikan berlangsung 20 Oktober 2019.
"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI," tuturnya di Jakarta, Jumat (27/9/2019).
(maf)
Explore More