Haedar Nashir Berharap Polisi Tidak Represif terhadap Aksi Mahasiswa
Kamis, 26 September 2019 - 13:08 WIB
Haedar Nashir Berharap Polisi Tidak Represif terhadap Aksi Mahasiswa
A
A
A
YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak semua pihak menghargai aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa di Indonesia adalah gerakan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan UU KPK hasil revisi dan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial. Gerakan tersebut merupakan wujud panggilan nurani kecendekiaan selaku insan kampus.
"Untuk itu, aparat kepolisian dan keamanan hendaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif. Tegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, objektif, dan moral yang tinggi," terang Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (25/9/2019) .
Dia juga berharap semua pihak untuk menghormati tempat ibadah dan ruang publik agar tetap terjaga dengan baik. Para pejabat negara dan elite bangsa lanjutnya, hendaknya mengedepankan sikap yang positif dan seksama serta tidak melontarkan opini-opini atau pendapat yang dapat memanaskan suasana.
"Karenanya aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis,” katanya.
Menurutnya, pemerintah dan DPR telah menunjukkan langkah yang tepat dengan menunda pembahasan RUU yang kontroversial tersebut sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi rakyat. Diharapkan, penundaan sejumlah RUU tersebut bukanlah sekadar proses pembahasan saja.
Namun demikian, harus membahas perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan utama bangsa dan negara Indonesia.
"Semua harus selaras dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pengalaman revisi UU KPK menjadi pelajaran berharga agar DPR benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik,” tegas dia.
Haedar berharap, semua pihak mengutamakan kepentingan dan keutuhan Indonesia di atas kepentingan diri, kelompok, institusi, dan lainnya. Aksi mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas kata dia, hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif.
“Semua pihak harus berintrospeksi diri sekaligus mengedepankan sikap berbangsa dan bernegara yang dilandasi jiwa kenegarawanan yang luhur demi Indonesia milik bersama. Bangsa ini memiliki masalah dan tantangan yang tidak ringan, karenanya diperlukan persatuan, kebersamaan, suasana aman dan damai, modal ruhani dan akal budi, serta keseksamaan semua pihak dalam berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.
Guna menjaga suasana kehidupan kebangsan yang aman, damai, berkeadaban mulia, dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa, semua pihak juga harus menahan diri. Media sosial hendaknya dijadikan sarana interaksi hidup damai dan keluhuran akal budi sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang relijius dan berkeadaban luhur. Jangan sampai medsos justru dijadikan media menyebarkan hoaks dan segala bentuk provokasi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Untuk itu, aparat kepolisian dan keamanan hendaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif. Tegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, objektif, dan moral yang tinggi," terang Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (25/9/2019) .
Dia juga berharap semua pihak untuk menghormati tempat ibadah dan ruang publik agar tetap terjaga dengan baik. Para pejabat negara dan elite bangsa lanjutnya, hendaknya mengedepankan sikap yang positif dan seksama serta tidak melontarkan opini-opini atau pendapat yang dapat memanaskan suasana.
"Karenanya aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis,” katanya.
Menurutnya, pemerintah dan DPR telah menunjukkan langkah yang tepat dengan menunda pembahasan RUU yang kontroversial tersebut sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi rakyat. Diharapkan, penundaan sejumlah RUU tersebut bukanlah sekadar proses pembahasan saja.
Namun demikian, harus membahas perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan utama bangsa dan negara Indonesia.
"Semua harus selaras dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pengalaman revisi UU KPK menjadi pelajaran berharga agar DPR benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik,” tegas dia.
Haedar berharap, semua pihak mengutamakan kepentingan dan keutuhan Indonesia di atas kepentingan diri, kelompok, institusi, dan lainnya. Aksi mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas kata dia, hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif.
“Semua pihak harus berintrospeksi diri sekaligus mengedepankan sikap berbangsa dan bernegara yang dilandasi jiwa kenegarawanan yang luhur demi Indonesia milik bersama. Bangsa ini memiliki masalah dan tantangan yang tidak ringan, karenanya diperlukan persatuan, kebersamaan, suasana aman dan damai, modal ruhani dan akal budi, serta keseksamaan semua pihak dalam berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.
Guna menjaga suasana kehidupan kebangsan yang aman, damai, berkeadaban mulia, dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa, semua pihak juga harus menahan diri. Media sosial hendaknya dijadikan sarana interaksi hidup damai dan keluhuran akal budi sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang relijius dan berkeadaban luhur. Jangan sampai medsos justru dijadikan media menyebarkan hoaks dan segala bentuk provokasi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(kri)
