Ketua DPR: Tuntutan Mahasiswa Sudah Kami Penuhi
Selasa, 24 September 2019 - 19:33 WIB
Ketua DPR: Tuntutan Mahasiswa Sudah Kami Penuhi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengimbau kepada mahasiswa yang tengah berdemo di berbagai daerah termasuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk menurunkan tensinya. Karena, permintaan mereka untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah dipenuhi.
“Saya mengimbau kepada adek-adek mahasiswa agar menurunkan tensi karena semua tuntutannya sudah kita penuhi terkait dengan RUU KUHP dan Pemasyarakatan. RUU Minerba dan Pertanahan itu nggak ada (pengesahan), omong kosong,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam konferensi pers seusai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Terkait sejumlah RUU lainnya, Bamsoet menjelaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan belum pernah dibahas di DPR, bahkan belum sampai pembahasan draf RUU. Dan dia memastikan bahwa RUU Ketenagakerjaan itu tidak akan dibahas dalam DPR periode sekarang. “Boro-boro supres (surat presiden), pembahasan draf juga belum ada,” imbuhnya.
Politikus Partai Golkar itu memastikan bahwa Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah memutuskan bahwa pengesahan RUU KUHP sudah ditunda. Dan untuk RUU Pertanahan dan Minerba belum disahkan termasuk pada forum pengambilan keputusan tingkat I.
Terkait dorongan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Bamsoet mengajak agar masyarakat bersama DPR bersama-sama membahas RUU PKS itu. Tapi, masa kerja DPR hanya tinggal beberapa hari lagi.
“Kalau masyarakat mendorong untuk RUU PKS segera diundangkan ayo kita bahas bersama-sama. Tapi kan waktu tinggal bbrp hari lagi, apakah mungkin. Tapi waktu diundangkan tergantung pemerintah,” paparnya.
“Saya mengimbau kepada adek-adek mahasiswa agar menurunkan tensi karena semua tuntutannya sudah kita penuhi terkait dengan RUU KUHP dan Pemasyarakatan. RUU Minerba dan Pertanahan itu nggak ada (pengesahan), omong kosong,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam konferensi pers seusai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Terkait sejumlah RUU lainnya, Bamsoet menjelaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan belum pernah dibahas di DPR, bahkan belum sampai pembahasan draf RUU. Dan dia memastikan bahwa RUU Ketenagakerjaan itu tidak akan dibahas dalam DPR periode sekarang. “Boro-boro supres (surat presiden), pembahasan draf juga belum ada,” imbuhnya.
Politikus Partai Golkar itu memastikan bahwa Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah memutuskan bahwa pengesahan RUU KUHP sudah ditunda. Dan untuk RUU Pertanahan dan Minerba belum disahkan termasuk pada forum pengambilan keputusan tingkat I.
Terkait dorongan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Bamsoet mengajak agar masyarakat bersama DPR bersama-sama membahas RUU PKS itu. Tapi, masa kerja DPR hanya tinggal beberapa hari lagi.
“Kalau masyarakat mendorong untuk RUU PKS segera diundangkan ayo kita bahas bersama-sama. Tapi kan waktu tinggal bbrp hari lagi, apakah mungkin. Tapi waktu diundangkan tergantung pemerintah,” paparnya.
(pur)
