DPRD Papua/Papua Barat Minta Presiden Dialog dengan Kelompok Separatis

JAKARTA - DPRD Papua/Papua Barat mengusulkan agar pemerintah melakukan dialog dengan kelompok separatisme seperti The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa meminta agar dialog tersebut difasilitasi oleh pihak netral sebagaimana di Aceh,

“Kami melihat pengalaman dari teman-teman di Aceh GAM bahwa langkah itu dilakukan oleh negara yang mana membuka ruang itu dan ada dialog. Dalam dialog itu difasilitasi oleh Finlandia. Artinya ada kelompok independen yang memfasilitasi, sehingga tidak ada kecurigaan diantara kita,” ujarnya di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Dia mengatakan dengan adanya dialog maka akan dapat merespons apa yang menjadi harapan semua pihak. Baik pihak rakyat Papua/Papua Barat maupun negara.

“Pihak berseberangan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka selama ini, apa yang menjadi maunya rakyat Papua,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan bahwa dialog tersebut ada tekniknya. Menurutnya hal tersebut masih harus dipikirkan langkah penyelesaiannya.

“Sehingga secara substansi akan dipikirkan lebih jauh,” ucapnya.

Menurutnya jalan dialog pada dasarnya jalan kemanusian. Maka dari itu dialog haruslah dengan cara terbaik dan bermartabat.

“Untuk mencapai kemanusiaan yang tertinggi. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang merasa terpinggirkan, tidak didengar. Pemerintah menaruh perhatian tinggi atas kesejahteraan Papua ini perlu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak,” pungkasnya.