DPRD Kabupaten/Kota se-Papua/Papua Barat Sampaikan 8 Tuntutan ke Moeldoko
Selasa, 24 September 2019 - 17:24 WIB
DPRD Kabupaten/Kota se-Papua/Papua Barat Sampaikan 8 Tuntutan ke Moeldoko
A
A
A
JAKARTA - Bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KPS) Moeldoko, Pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua/Papua Barat menyampaikan delapan tuntutan. Tuntutan pertama adalah adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan dialog dengan tokoh-tokoh yang berseberangan di Papua/Papua Barat, seperti The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
“Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di Tanah Papua. kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya dari berbagai elemen masyakart,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa di Kantor KSP, Jakarta Selasa (24/9/2019)
Dia mengatakan asosiasi DPRD di Tanah Papua juga mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus. Dia juga meminta agar pemerintah menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.
“Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” tuturnya.
Ferdinan juga mengatakan agar pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan. Dia juga mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
“Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Tanah Papua. Dan juga adanya penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar,” pungkasnya.
“Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di Tanah Papua. kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya dari berbagai elemen masyakart,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa di Kantor KSP, Jakarta Selasa (24/9/2019)
Dia mengatakan asosiasi DPRD di Tanah Papua juga mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus. Dia juga meminta agar pemerintah menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.
“Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” tuturnya.
Ferdinan juga mengatakan agar pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan. Dia juga mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
“Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Tanah Papua. Dan juga adanya penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar,” pungkasnya.
(kri)
