Moeldoko Curiga Kerusuhan Papua Provokasi Jelang Sidang PBB
Senin, 23 September 2019 - 20:11 WIB
Moeldoko Curiga Kerusuhan Papua Provokasi Jelang Sidang PBB
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko curiga kerusuhan di Wamena, Papua merupakan provokasi menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Rencananya Sidang Umum PBB digelar Senin 23 September 2019 hari ini.
“Begini ya, karena situasi ini sekali lagi situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi PBB. Jadi kita harus menyikapi itu jangan sampai kita ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9/2019).
Dia mengatakan jika Indonesia terpancing maka ada kemungkinan masalah Papua akan dibawa ke SIdang Umum PBB.“Ya harapannya. Kita kan dipancing melakukan pelanggaran HAM berat sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kita tahu agendanya ke mana,” tutur mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko mengatakan kerusuhan di Wamena dipicu adanya kabar seorang guru melakukan tindakan rasis. “Padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu,” ungkapnya.
Dia mengatakan provokator saat ini masih diproses. Dia pun tak membantah jika ada provokator yang berasal dari luar negeri. “Setidak-tidaknya ada provokasi dari dalam, tetapi provokasi asing juga ada indikasi ke sana. Keterlibatan asing ada indikasi,” tuturnya.
Moeldoko mengatakan Presiden menginstruksikan agar kerusuhan di Wamena dituntaskan dengan cara-cara proporsional dan profesional. “Caranya jangan sampai penyelesaian itu membangun emosi yang pada akhirnya aparat aparat melakukan tindakan yang tidak diinginkan,” katanya.
Apalagi dengan momen Sidang Umum PBB 2019, dia meminta semua menahan diri agar jangan sampai memunculkan situasi yang tidak baik. Sejauh ini korban yang terdata berasal dari TNI dan Polri. Sementara untuk masyarakat sipil, dia mengaku belum memiliki datanya.
“Tadi ada dari Kapolri, ada dari prajurit TNI yang meninggal karena kepalanya itu. Terus dari kepolisian yang luka luka,” ujarnya.
Ditanyakan apakah akan ada pembatasan akses internet, Mantan Panglima TNI itu menjawab belum tahu.
Rencananya Sidang Umum PBB digelar Senin 23 September 2019 hari ini.
“Begini ya, karena situasi ini sekali lagi situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi PBB. Jadi kita harus menyikapi itu jangan sampai kita ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9/2019).
Dia mengatakan jika Indonesia terpancing maka ada kemungkinan masalah Papua akan dibawa ke SIdang Umum PBB.“Ya harapannya. Kita kan dipancing melakukan pelanggaran HAM berat sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kita tahu agendanya ke mana,” tutur mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko mengatakan kerusuhan di Wamena dipicu adanya kabar seorang guru melakukan tindakan rasis. “Padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu,” ungkapnya.
Dia mengatakan provokator saat ini masih diproses. Dia pun tak membantah jika ada provokator yang berasal dari luar negeri. “Setidak-tidaknya ada provokasi dari dalam, tetapi provokasi asing juga ada indikasi ke sana. Keterlibatan asing ada indikasi,” tuturnya.
Moeldoko mengatakan Presiden menginstruksikan agar kerusuhan di Wamena dituntaskan dengan cara-cara proporsional dan profesional. “Caranya jangan sampai penyelesaian itu membangun emosi yang pada akhirnya aparat aparat melakukan tindakan yang tidak diinginkan,” katanya.
Apalagi dengan momen Sidang Umum PBB 2019, dia meminta semua menahan diri agar jangan sampai memunculkan situasi yang tidak baik. Sejauh ini korban yang terdata berasal dari TNI dan Polri. Sementara untuk masyarakat sipil, dia mengaku belum memiliki datanya.
“Tadi ada dari Kapolri, ada dari prajurit TNI yang meninggal karena kepalanya itu. Terus dari kepolisian yang luka luka,” ujarnya.
Ditanyakan apakah akan ada pembatasan akses internet, Mantan Panglima TNI itu menjawab belum tahu.
(dam)
