Muhammadiyah: Kerusuhan di Papua Tak Boleh Dibiarkan Meluas
Senin, 23 September 2019 - 14:37 WIB
Muhammadiyah: Kerusuhan di Papua Tak Boleh Dibiarkan Meluas
A
A
A
JAKARTA - Kasus kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua pada Senin (23/9/2019) pagi, membuat keprihatinan berbagai kalangan, termasuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris Umum Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Wamena.
”Muhammadiyah sangat prihatin dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena. Kerusuhan harus segera diatasi agar tidak meluas. Tidak boleh dibiarkan,” tutur Abdul Mu’ti kepada SINDOnews, Senin (23/9/2019).
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta aparatur keamanan untuk menindak tegas siapapun yang terbukti menjadi aktor dan provokator sesuai hukum yang berlaku.
Meski demikian, menurut dia, masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kenamanan militeristik. Namun perlu ada dialog yang melibatkan berbagai pihak.
”Pemerintah perlu mengajak para tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama untuk membantu menyelesaikan masalah,” urainya.
Di sisi lain, PP Muhammadiyah meminta semua pihak menahan diri atau cooling down dengan tidak membuat dan menyebarkan pernyataan yang provokatif dan memancing kontroversi. ”Kepolisian juga perlu meminta bantuan TNI. Masalah Papua sarat dengan kepentingan politik kelompok separatis. Karena itu, ada alasan kuat bagi TNI untuk terlibat,” paparnya.
Diketahui, unjuk rasa ribuan orang terdiri atas pelajar SMA, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di Kota Wamena, Papua berujung kerusuhan, Senin (23/9/2019) pagi.
Massa gabungan membakar sejumlah perkantoran di Kota Wamena. Perkantoran yang dibakar di antaranya Kantor Bupati Wamena, Kantor Bapeda, Kantor BPS, Kantor KUA dan sejumlah kantor di tengah Kota Wamena. Massa yang beringas juga merusak dan membakar sejumlah toko yang ada di Kota Wamena.
Unjuk rasa anarkistis ini dipicu isu ada salah satu guru SMA PGRI pada Sabtu kemarin 22 September 2019 melontarkan kata-kata rasis kepada salah satu murid asli Papua.
Akibatnya massa mulai berkumpul di Kota Wamena dan melakukan unjuk rasa yang berujung anarkistis. Sampai saat ini aparat keamanan terdiri dari Polres Wamena dan Kodim masih bersiaga di tengah kota.
Sekretaris Umum Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Wamena.
”Muhammadiyah sangat prihatin dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena. Kerusuhan harus segera diatasi agar tidak meluas. Tidak boleh dibiarkan,” tutur Abdul Mu’ti kepada SINDOnews, Senin (23/9/2019).
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta aparatur keamanan untuk menindak tegas siapapun yang terbukti menjadi aktor dan provokator sesuai hukum yang berlaku.
Meski demikian, menurut dia, masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kenamanan militeristik. Namun perlu ada dialog yang melibatkan berbagai pihak.
”Pemerintah perlu mengajak para tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama untuk membantu menyelesaikan masalah,” urainya.
Di sisi lain, PP Muhammadiyah meminta semua pihak menahan diri atau cooling down dengan tidak membuat dan menyebarkan pernyataan yang provokatif dan memancing kontroversi. ”Kepolisian juga perlu meminta bantuan TNI. Masalah Papua sarat dengan kepentingan politik kelompok separatis. Karena itu, ada alasan kuat bagi TNI untuk terlibat,” paparnya.
Diketahui, unjuk rasa ribuan orang terdiri atas pelajar SMA, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di Kota Wamena, Papua berujung kerusuhan, Senin (23/9/2019) pagi.
Massa gabungan membakar sejumlah perkantoran di Kota Wamena. Perkantoran yang dibakar di antaranya Kantor Bupati Wamena, Kantor Bapeda, Kantor BPS, Kantor KUA dan sejumlah kantor di tengah Kota Wamena. Massa yang beringas juga merusak dan membakar sejumlah toko yang ada di Kota Wamena.
Unjuk rasa anarkistis ini dipicu isu ada salah satu guru SMA PGRI pada Sabtu kemarin 22 September 2019 melontarkan kata-kata rasis kepada salah satu murid asli Papua.
Akibatnya massa mulai berkumpul di Kota Wamena dan melakukan unjuk rasa yang berujung anarkistis. Sampai saat ini aparat keamanan terdiri dari Polres Wamena dan Kodim masih bersiaga di tengah kota.
(dam)
