BPK: Lima Kementerian Belum WTP, Salah Satunya Kemenpora
BPK: Lima Kementerian Belum WTP, Salah Satunya Kemenpora
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dari hasil pemeriksaan, masih ada lima kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Ada empat yang WDP (wajar dengan pengecualian) yaitu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan yang Disclaimer ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua (belum WTP). Kabupaten/kota sudah naik semua,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). (Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Imam Nahrawi Mundur dari Menpora)
Ditanya apakah kasus korupsi di Kemenpora terkait dengan opini BPK, dia membantah. Menurut dia, opini BPK didasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan.
“Enggak, bukan. Kalau itu enggak dikaitkan dengan itu. Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan. jadi gak dikaitkan dengan itu. Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban,” paparnya.
Dari hasil pemeriksaan, masih ada lima kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Ada empat yang WDP (wajar dengan pengecualian) yaitu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan yang Disclaimer ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua (belum WTP). Kabupaten/kota sudah naik semua,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). (Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Imam Nahrawi Mundur dari Menpora)
Ditanya apakah kasus korupsi di Kemenpora terkait dengan opini BPK, dia membantah. Menurut dia, opini BPK didasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan.
“Enggak, bukan. Kalau itu enggak dikaitkan dengan itu. Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan. jadi gak dikaitkan dengan itu. Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban,” paparnya.
(dam)
Explore More