Kementerian dan Lembaga yang Dipimpin TNI-Polri Berkinerja Baik

JAKARTA - Pejabat Polri dan TNI yang menduduki pimpinan di kementerian dan lembaga negara (K/L) merupakan hal yang biasa dan tidak perlu diperdebatkan karena sudah terjadi sejak lama. Kebijakan tersebut bukanlah dwifungsi seperti yang dituduhkan beberapa kalangan karena sudah diatur dalam UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Nasional (ASN).

"Hasil pemantauan dan penelitian Lemkapi, sejumlah kementerian dan lembaga yang dipimpin Polri dan TNI justru kinerjanya baik dan semakin dipercaya publik," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan dalam keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Kamis (19/9/2019).

Mantan anggota Kompolnas ini menyebutkan, sejumlah kementerian dan lembaga negara yang dipimpin Polri dan TNI yang kinerja baik antara lain BIN, Bulog, BNPT, Kemenpan RB, Kemenko Maritim, Kemenko Polhukam serta Ditjen Imigrasi. "Kami justru bangga melihat mantan Polri dan TNI memiliki prestasi dipercaya melanjutkan pengabdiannya di luar kesatuannya. Saya kira ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap pati Polri dan TNI yang memiliki prestasi, " ungkap dosen Hukum Administrasi Negara ini.

Khusus bagi anggota Polri yang masih aktif penugasan itu harus sesuai UU No 5/2014 dan Perkap 4 No 2017/Penugasan khusus bahwa anggota Polri dapat bertugas dan berkarier di 11 kementerian dan lembaga. Artinya untuk jabatan publik tersebut bisa diisi semua kalangan.

Anggota Polri pun memiliki hak sama sesuai persyaratan jabatan, kompetensi dan regulasi serta mekanisme yang telah ditetapkan undang-undang. "Dari situ saya kira sudah jelas dan tidak perlu lagi ada yang diperbedatkan," tandasnya.