Hasil Pansus Pengkajian Ibu Kota Jadi Pijakan Sikap DPR
Rabu, 18 September 2019 - 17:42 WIB
Hasil Pansus Pengkajian Ibu Kota Jadi Pijakan Sikap DPR
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Ibu Kota DPR akan mengkaji secara kualitatif maupun kuantitatif serta, menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak untuk didengarkan pendapatnya terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota.
Hasil Pansus nanti dijadikan pijakan untuk fraksi-fraksi di DPR bersikap terkait pemindahan ibu kota. “Sehingga, kita objektif apakah usulan pemerintah ini layak diteruskan atau tidak, kita punya dasar. Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita, karena masing-masing fraksi yang ada di dalam pansus ini terwakili dan saya kira kita melepaskan terlebih dahulu subjektifitas kita,” kata Ketua Pansus Pengkajian Ibu Kota Zainudin Amali seusai Rapat Pansus tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Sehingga, kajiannya menjadi objektif karena hasil akhirnya adalah sikap dari DPR yang akan disampaikan sebgai respons DPR terhadap usulan pemerintah. Terkait target, kata Amali, pimpinan DPR berpesan agar sebisa mungkin diselesaikan pada DPR periode ini atau akhir September.
Pansus optimistis bisa selesai karena tidak banyak yang dibahas sebagaimana pansus pembentukan atau revisi Undang-Undang (UU). Karena, kajian pemerintah yang telah diserahkan pada DPR itu sifatnya masih sangat global sehingga DPR perlu mendalami itu.
“Tetapi, kita akan membahas apa sikap dan respons dari DPR terhadap usulan pemerintah itu. Kalau itu sudah ada, saya kira menjadi sikap resmi lembaga. Nah, baru setelah itu kalau kita setuju baru maka tentu akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Tapi kalau DPR belum setuju tentu akan ada pembicaraan lagi,” terangnya.
Ketua Komisi II DPR ini memaparkan, pihaknya akan mengundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai kota yang akan ditunggalkan, serta Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru. Pakar, akademisi, dunia usaha dan masyarakat juga akan didengar dan itu masih dijadwalkan bersama pimpinan Pansus lainnya yakni Saraswati Djojohadikusumo, Indah Kurnia dan A Bakrie.
“Bisa, bisa (dijadwalkan mengundang pihak-pihak mulai besok). Mungkin duluan yang Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) kali ya karena proposal itu dari mereka,” tandasnya.
Hasil Pansus nanti dijadikan pijakan untuk fraksi-fraksi di DPR bersikap terkait pemindahan ibu kota. “Sehingga, kita objektif apakah usulan pemerintah ini layak diteruskan atau tidak, kita punya dasar. Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita, karena masing-masing fraksi yang ada di dalam pansus ini terwakili dan saya kira kita melepaskan terlebih dahulu subjektifitas kita,” kata Ketua Pansus Pengkajian Ibu Kota Zainudin Amali seusai Rapat Pansus tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Sehingga, kajiannya menjadi objektif karena hasil akhirnya adalah sikap dari DPR yang akan disampaikan sebgai respons DPR terhadap usulan pemerintah. Terkait target, kata Amali, pimpinan DPR berpesan agar sebisa mungkin diselesaikan pada DPR periode ini atau akhir September.
Pansus optimistis bisa selesai karena tidak banyak yang dibahas sebagaimana pansus pembentukan atau revisi Undang-Undang (UU). Karena, kajian pemerintah yang telah diserahkan pada DPR itu sifatnya masih sangat global sehingga DPR perlu mendalami itu.
“Tetapi, kita akan membahas apa sikap dan respons dari DPR terhadap usulan pemerintah itu. Kalau itu sudah ada, saya kira menjadi sikap resmi lembaga. Nah, baru setelah itu kalau kita setuju baru maka tentu akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Tapi kalau DPR belum setuju tentu akan ada pembicaraan lagi,” terangnya.
Ketua Komisi II DPR ini memaparkan, pihaknya akan mengundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai kota yang akan ditunggalkan, serta Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru. Pakar, akademisi, dunia usaha dan masyarakat juga akan didengar dan itu masih dijadwalkan bersama pimpinan Pansus lainnya yakni Saraswati Djojohadikusumo, Indah Kurnia dan A Bakrie.
“Bisa, bisa (dijadwalkan mengundang pihak-pihak mulai besok). Mungkin duluan yang Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) kali ya karena proposal itu dari mereka,” tandasnya.
(cip)
