Pansus DPR Bahas Tiga Hal Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Ibu Kota DPR telah melakukan rapat perdana. Pimpinan pansus telah menetapkan beberapa jadwal dan menginventariasi pihak mana saja yang akan didengar pendapatnya dalam rapat pansus nanti.

Hal ini dikatakan Ketua Pansus Pengkajian Ibu Kota, Zainudin Amali, seusai Rapat Pimpinan Pansus tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kata Zainudin, sudah menetapkan tiga hal pokok yang akan dibahas pansus terkait rencana pemindahan ibu kota ini.

"Hari ini rencananya pansus tentang kajian dan usulan pemerintah tentang ibu kota baru. Kami akan memetakan apa yang harus dikaji dari susunan pemerintah itu yang kedua akan membuat penjadwalan dan ketiga menginvertarisir pihak mana saja yang ajan kita mintai pendapatnya berkaitan dengan kerja pansus ini," kata Zainudin Amali, Rabu (18/9/2019).

Kemudian Amali memaparkan, pansus nantinya akan mengkaji tiga hal pokok dalam pemindahan ibu kota ini. Sehingga, pengkajian lebih terstrktur. Pertama adalah sumber pembiayaannya dan infrastruktur yang akan dibangun nanti.

(Baca juga: Pindah Ibu Kota, Indonesia Akan Catat Sejarah Baru)

Kedua, bagaimana tempat atau lokasi yang lebih spesifik, lahan lingkungan, itu bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi menyangkut lingkungan sosial dan semacamnya. Ketiga, mengenai aparatur dan regulasi.

"Saya kira kita akan mengkaji tentang tiga pokok besar, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus dan secara pribadi. Kita lihat perspektif maka kajian akan pebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif," papar Amali.

"Saya kira perbandingannya 70-30 (kuantitatif-kualitatif), muncul angka-angka kan gitu ya, kita enggak bisa hanya narasi dan retorika saja. Itu tetap diperlukan tetapi tidak menjadi porsi terbesar di dalam kajian nanti," imbuhnya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, Pansus akan meminta pandangan berbagai pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) terkait maupun dunia usaha.

Sehingga kata dia, Pansus akan mempertanyakan berbagai kajian yang dibuat dan diserahkan pemerintah kepada DPR, sehingga hasil kajian pansus ini akan dibuat seobjektif mungkin sebagai dasar pijakan fraksi-fraksi dalam memutuskan.

"Jadi intinya adalah, yang kita bahas hari ini adalah kajian pemerintah yang diberikan kepada kita. Kemudian diikuti oleh hal baru yang muncul di luar kajian pemerintah. Sebab kita enggak mau salah, kita mau memutuskan secara tepat tetapi objektif," pungkasnya.