BPOM Akan Perkuat Pengawasan di Wilayah Perbatasan
Senin, 16 September 2019 - 18:39 WIB
BPOM Akan Perkuat Pengawasan di Wilayah Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan memperluas pengawasannya di wilayah perbatasan Indonesia.
Kepala BPOM, Penny K Lukito mengatakan kebijakan itu untuk mengantisipasi masuknya makanan dan obat ilegal ke wilayah Indonesia.
“Semua pihak memang mengharapkan BPOM kuat di sana,” ungkap Penny saat acara dialog Forum Merdeka Barat 9 bertema Peningkatan Perlindungan Masyarakat Serta Daya Saing Obat dan Makanan di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut dia, itu perlu dilakukan karena jalur keluar dan masuk ke wilayah Indonesia sangat banyak. Salah satunya di Pontianak, Kalimantan Barat.
"Di situlah Badan POM diperkuat. Ke depan akan terus diperkuat di perbatasan-perbatasan," ujarnya.
Apalagi, sambung dia, perbatasan ini sudah dibangun oleh pemerintah, yakni kantor PLBN atau kantor pos lintas batas negara.
"Nah di situlah kami menempatkan BPOM dan ke depan akan menjadi kantor POM yang besar. Tapi sekarang ini fokusnya adalah kantor kecil yang menempel bersama-sama dengan PLBN itu, bersama dengan Bea Cukai, keimigrasian, karantina dan lain-lain termasuk Badan POM,” tuturnya.
Penny menjelaskan, saat ini BPOM telah menambah 40 kantor di ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kata Penny pengawasan obat dan makanan di daerah semakin kuat.
“Edukasi untuk masyarakat tertinggal, terpencil, dan perbatasan, BPOM ini baru saja mendapatkan tambahan 40 kantor di ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Nah, kemudian prioritasnya adalah di kawasan terpencil, tertinggal dan perbatasan terutama,” tuturnya.
Dengan membatasi peredaran obat dan makanan ilegal, kata Penny, semakin memperkuat daya saing produk Indonesia di dalam negeri.
“Masalah obat dan makanan ini bukan secara teknis adalah masalah BPOM saja, tetapi juga menyangkut masalah kesehatan masyarakat. Bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dengan membatasi peredaran obat dan makanan ilegal maka daya saing produk lokal semakin meningkat,” tutur Penny.
Kepala BPOM, Penny K Lukito mengatakan kebijakan itu untuk mengantisipasi masuknya makanan dan obat ilegal ke wilayah Indonesia.
“Semua pihak memang mengharapkan BPOM kuat di sana,” ungkap Penny saat acara dialog Forum Merdeka Barat 9 bertema Peningkatan Perlindungan Masyarakat Serta Daya Saing Obat dan Makanan di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut dia, itu perlu dilakukan karena jalur keluar dan masuk ke wilayah Indonesia sangat banyak. Salah satunya di Pontianak, Kalimantan Barat.
"Di situlah Badan POM diperkuat. Ke depan akan terus diperkuat di perbatasan-perbatasan," ujarnya.
Apalagi, sambung dia, perbatasan ini sudah dibangun oleh pemerintah, yakni kantor PLBN atau kantor pos lintas batas negara.
"Nah di situlah kami menempatkan BPOM dan ke depan akan menjadi kantor POM yang besar. Tapi sekarang ini fokusnya adalah kantor kecil yang menempel bersama-sama dengan PLBN itu, bersama dengan Bea Cukai, keimigrasian, karantina dan lain-lain termasuk Badan POM,” tuturnya.
Penny menjelaskan, saat ini BPOM telah menambah 40 kantor di ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kata Penny pengawasan obat dan makanan di daerah semakin kuat.
“Edukasi untuk masyarakat tertinggal, terpencil, dan perbatasan, BPOM ini baru saja mendapatkan tambahan 40 kantor di ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Nah, kemudian prioritasnya adalah di kawasan terpencil, tertinggal dan perbatasan terutama,” tuturnya.
Dengan membatasi peredaran obat dan makanan ilegal, kata Penny, semakin memperkuat daya saing produk Indonesia di dalam negeri.
“Masalah obat dan makanan ini bukan secara teknis adalah masalah BPOM saja, tetapi juga menyangkut masalah kesehatan masyarakat. Bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dengan membatasi peredaran obat dan makanan ilegal maka daya saing produk lokal semakin meningkat,” tutur Penny.
(dam)
