Capim KPK Sigit Danang: Polisi Punya Kompolnas, KPK Punya Apa?
Capim KPK Sigit Danang: Polisi Punya Kompolnas, KPK Punya Apa?
A
A
A
JAKARTA - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigit Danang Joyo setuju dibentuknya Dewan Pengawas KPK.
Dia pun membandingkan KPK dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA). Sebab, kata dia, Polri memiliki lembaga pengawas bernama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kejaksaan Agung memiliki lembaga pengawas bernama Komisi Kejaksaan (Komjak) dan MA memiliki pengawas bernama Komisi Yudisial (KY).
"Paling sederhana adalah polisi punya Kompolnas, jaksa punya Komjak, hakim punya KY, pajak punya Komwasjak, pertanyaannya KPK punya apa? Itu mesti kita cermati," ujar Sigit saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK 2019-2023 di Ruang Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Menurut dia, perlu adanya satu unit yang harus kuat melakukan fungsi pengawasan di KPK. Di banyak negara, kata dia, lembaga seperti KPK harus dilakukan evaluasi secara berkala.
"Sayangnya, saya belum pernah melihat apakah ada evaluasi atau assesment atas lembaga seperti KPK. Hasil evaluasi ini menurut saya penting untuk mengambil langkah selanjutnya, termasuk dalam konteks perubahan Undang-undang KPK," ungkap Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan itu.
Terlebih, lanjut dia, KPK memiliki kewenangan superbody. "Maka konsekuenasi logisnya adalah pengawasannya harus kuat," katanya.
Dia pun membandingkan KPK dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA). Sebab, kata dia, Polri memiliki lembaga pengawas bernama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kejaksaan Agung memiliki lembaga pengawas bernama Komisi Kejaksaan (Komjak) dan MA memiliki pengawas bernama Komisi Yudisial (KY).
"Paling sederhana adalah polisi punya Kompolnas, jaksa punya Komjak, hakim punya KY, pajak punya Komwasjak, pertanyaannya KPK punya apa? Itu mesti kita cermati," ujar Sigit saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK 2019-2023 di Ruang Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Menurut dia, perlu adanya satu unit yang harus kuat melakukan fungsi pengawasan di KPK. Di banyak negara, kata dia, lembaga seperti KPK harus dilakukan evaluasi secara berkala.
"Sayangnya, saya belum pernah melihat apakah ada evaluasi atau assesment atas lembaga seperti KPK. Hasil evaluasi ini menurut saya penting untuk mengambil langkah selanjutnya, termasuk dalam konteks perubahan Undang-undang KPK," ungkap Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan itu.
Terlebih, lanjut dia, KPK memiliki kewenangan superbody. "Maka konsekuenasi logisnya adalah pengawasannya harus kuat," katanya.
(dam)
Explore More