Ingin Jadi Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Jepang dan Irak
Rabu, 11 September 2019 - 17:56 WIB
Ingin Jadi Dewan HAM PBB, Indonesia Bersaing dengan Jepang dan Irak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi melaporkan progress pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Rencananya, pemilihan dilakukan pada 16 Oktober 2019 mendatang di Markas PBB, New York, AS.
Menlu telah berupaya agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang dipilih lewat lobi-lobi yang dilakukan sejak tahun lalu. “Dari kelompok kita yaitu kelompok Asia Pasifik Group atau APG terdapat 5 calon, yaitu Indonesia, Irak, Jepang, Korea Selatan dan Marshall Island untuk memperebutkan 4 kursi. Jadi ada 5 calon untuk 4 kursi,” kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Retno memaparkan, dalam pencalonan ini, Indonesia mengusung tema “A True Partner for Democracy, Development and Social Justice”. Menurut Retno, pihaknya sudah melakukan lobi-lobi intensif sejak tahun lalu meskipun, Indonesia sudah mencalonkan pada 2016 lalu. “Tetapi secara lebih intensif lobi sudah kita mulai dari tahun lalu,” ujar Retno.
Kemudian, lanjut Retno, Duta Besar (Dubes) RI untuk Jenewa diutus untuk mewakili Indonesia melakukan debat dalam agenda Town Hall Debate di New York pada 6 September lalu. Acara itu merupakan acara debat untuk para calon Anggota Dewan HAM.
“Hal ini juga kita lakukan pada saat kita mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” imbuhnya.
Retno menjelaskan, pemilihan Dewan HAM PBB ini akan dilakukan melalui pemungutan suara tertutup oleh semua negara anggota PBB. Kandidat yang mendapat suara terbanyak dan melebihi suara mayoritas akan dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sehingga, Indonesia membutuhkan setidaknya 97 suara untuk mendapatkan posisi tersebut.
Selain itu, pencalonan ini juga didukung sepenuhnya oleh Komnas HAM Indonesia yang pada 29 Agustus lalu telah melakukan joint session bersama dengan diplomat asing yang ada di Indonesia.
“Dan join session ini dilakukan untuk menyampaikan komitmen kita dalam memajukan dan mempromosikan HAM baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional,” paparnya.
Menlu telah berupaya agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang dipilih lewat lobi-lobi yang dilakukan sejak tahun lalu. “Dari kelompok kita yaitu kelompok Asia Pasifik Group atau APG terdapat 5 calon, yaitu Indonesia, Irak, Jepang, Korea Selatan dan Marshall Island untuk memperebutkan 4 kursi. Jadi ada 5 calon untuk 4 kursi,” kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Retno memaparkan, dalam pencalonan ini, Indonesia mengusung tema “A True Partner for Democracy, Development and Social Justice”. Menurut Retno, pihaknya sudah melakukan lobi-lobi intensif sejak tahun lalu meskipun, Indonesia sudah mencalonkan pada 2016 lalu. “Tetapi secara lebih intensif lobi sudah kita mulai dari tahun lalu,” ujar Retno.
Kemudian, lanjut Retno, Duta Besar (Dubes) RI untuk Jenewa diutus untuk mewakili Indonesia melakukan debat dalam agenda Town Hall Debate di New York pada 6 September lalu. Acara itu merupakan acara debat untuk para calon Anggota Dewan HAM.
“Hal ini juga kita lakukan pada saat kita mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” imbuhnya.
Retno menjelaskan, pemilihan Dewan HAM PBB ini akan dilakukan melalui pemungutan suara tertutup oleh semua negara anggota PBB. Kandidat yang mendapat suara terbanyak dan melebihi suara mayoritas akan dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sehingga, Indonesia membutuhkan setidaknya 97 suara untuk mendapatkan posisi tersebut.
Selain itu, pencalonan ini juga didukung sepenuhnya oleh Komnas HAM Indonesia yang pada 29 Agustus lalu telah melakukan joint session bersama dengan diplomat asing yang ada di Indonesia.
“Dan join session ini dilakukan untuk menyampaikan komitmen kita dalam memajukan dan mempromosikan HAM baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional,” paparnya.
(cip)
